BPS Tegaskan Data Individu Dilindungi Undang-undang

TODAYNEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa kerahasiaan data individu milik setiap responden dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

“Dari sisi BPS sendiri regulasinya itu melindungi betul data-data individu dari data responden kita. Jadi ada undang-undang yang melindungi data,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kadin Kalteng Dukung Langkah Presiden Pangkas BUMN Bermasalah

87 Azis Arriadh

Edy menjelaskan perlindungan tersebut juga diatur dalam undang-undang tentang statistik. Pihak yang membocorkan data individu dapat dikenai ancaman hukuman karena informasi responden hanya boleh digunakan untuk kepentingan statistik.

Ia juga menegaskan bahwa data BPS tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Menurutnya, otoritas terkait mempunyai sumber dan mekanisme tersendiri untuk memperoleh data pajak.

“Ada sumber lain yang untuk digunakan sebagai data pajak. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa pajak itu bukan data yang dari BPS secara resmi menyampaikan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka bilang ‘Ya, kami punya cara sendiri untuk mendapatkan data pajak itu, bukan dengan data-data BPS,'” kata Edy.

Baca Juga

4 hari  lalu

Purbaya Waspadai Dampak Konflik AS-Iran terhadap Ekonomi Indonesia

84 Afrizal Ilmi

Menurut Edy, Sensus Ekonomi perlu diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika aktivitas ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian pada 2026 dinilai telah mengalami berbagai perubahan dibandingkan dengan 2016.

“Jadi ekonomi strukturnya sudah mulai berubah, cara distribusi berubah, cara bertransaksi pun berubah. Oleh karena itu kita harus potret. Kenapa harus dipotret? Agar kita semua, bukan cuma pemerintah sebetulnya tapi juga para pelaku ekonomi juga penting, untuk memberikan gambaran secara utuh. Kalau gambarnya tidak utuh, pasti kita kesulitan juga. Oleh karena itu, inilah momentum yang pas gitu ya di tahun 2026 untuk melakukan sensus ekonomi,” katanya.

BPS optimistis seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan hingga akhir Agustus. Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan lengkap dan tidak ada yang terlewatkan.

“Tentu kita masih punya waktu sampai dengan di akhir bulan Agustus untuk menyelesaikan. Prinsipnya kita berusaha mendata door-to-door, rumah bangunan kita datangi gitu kan supaya semuanya tercatat jangan sampai ada yang terlewat. Kalau tidak ada data yang lengkap dari hasil sensus ekonomi tentu kita semua akan kesulitan untuk mengambil keputusan,” kata Edy.