Aksi Brutal OPM di Yahukimo Tuai Kecaman, DPR Dorong Pendekatan Ekonomi dan HAM di Papua

TODAYNEWS.ID – Penembakan keji terhadap warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua, menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Insiden tragis yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah pimpinan Kopitua Heluka tersebut menewaskan pasangan suami istri dan seorang perempuan dari suku Unaukam.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Tekankan Jangan Ada Lagi Narasi Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum

96 Dhanis Iswara

Aksi pembunuhan ini sempat terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para korban tampak diintimidasi di tengah jalan sembari dikelilingi anggota kelompok separatis yang memegang senjata api, panah, serta membentangkan bendera Bintang Kejora.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengutuk keras tindakan brutal tersebut dan menilainya sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Para korban adalah orang-orang yang tak bersalah dan tak tahu masalah. Jangan melibatkan warga sipil demi kepentingan kelompok. Apa yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,” tegas Meity pada Senin (27/7/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Desak Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

83 Dhanis Iswara

“Tak ada alasan untuk membenarkan, para pelaku adalah kelompok terorganisasi menggunakan kekuatan senjata yang menempatkan sipil dalam posisi tak berdaya,” tambah Meity kembali menegaskan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pendekatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani konflik di Tanah Papua, di samping tetap menjalankan langkah pengamanan yang terukur.

“Menurut saya, itulah jalan utama yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Tentu dengan tidak mengabaikan pendekatan keamanan karena kondisi gangguan dari kelompok tertentu yang terus terjadi,” jelasnya.

Menurut Meity, potensi sumber daya alam yang melimpah—seperti yang ia lihat langsung saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Mimika—seharusnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat asli Papua demi menciptakan stabilitas sosial dan politik

Ia pun berharap, nilai ekonomi dari eksplorasi ekstraktif yang masif di wilayah itu dirasakan oleh masyarakat asli Papua sehingga kehidupan sosial dan politik mereka bisa lebih stabil.

“Bagaimanapun stabilitas sosial dan politik juga sangat dipengaruhi oleh masalah ekonomi,” pungkasnya.

Senada dengan Meity, Kementerian HAM RI pada Minggu (26/7/2026) juga mengecam aksi penembakan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka terhadap tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa pembunuhan di luar hukum terhadap warga tak berdosa merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun KemenHAM, saat ini telah berkoordinasi dengan Kanwil Papua Barat untuk memantau situasi dan mendorong deeskalasi konflik antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM.

Personel TNI telah mengevakuasi dua jenazah korban pasangan suami istri ke RSUD Dekai meski sempat dihujani tembakan oleh OPM, sementara satu korban perempuan lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.