I Nyoman Parta: Pengangkatan Pejabat Baru Kejagung Harus Jadi Momentum Pemulihan Kepercayaan Publik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Langkah ini mencakup pelantikan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK Sita Aset Rp22 Miliar dalam Kasus Dana Hibah Jatim

57 Afrizal Ilmi

Menurut Parta, pengisian jabatan strategis secara cepat sangat penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa kekosongan komando.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung dalam mengisi jabatan-jabatan strategis di Kejaksaan Agung. Kepastian kepemimpinan sangat penting agar agenda penegakan hukum tidak mengalami kekosongan dan tetap berjalan dengan baik,” ujar Parta pada Jumat (24/7/2026).

Kendati mengapresiasi pelantikan tersebut, Parta menegaskan bahwa momentum ini berlangsung di tengah keprihatinan publik menyusul dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga

13 jam  lalu

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Febrie Adriansyah Hari Ini

55 Afrizal Ilmi

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan individu. Di ruang publik telah berkembang persepsi bahwa kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola kelembagaan.

“Kita tentu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap logika publik. Ketika kasus sebesar ini terjadi, masyarakat cenderung melihatnya bukan lagi sebagai persoalan oknum semata, melainkan sebagai sinyal adanya kelemahan sistem yang harus segera dibenahi,” beber Parta.

Karena itu, Parta berharap kepemimpinan baru di Kejaksaan Agung menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana khusus.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup penguatan sistem pengawasan internal, mekanisme pengendalian perkara, transparansi dalam pengambilan keputusan, pola rotasi dan promosi pejabat, hingga penguatan budaya integritas di seluruh jajaran Korps Adhyaksa.

“Momentum ini jangan hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat. Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem. Institusi sebesar Kejaksaan Agung harus mampu membangun mekanisme yang membuat penyimpangan semakin sulit terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, Parta menyuarakan keyakinannya bahwa Kejagung memiliki modal besar untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan institusi ini dalam membongkar berbagai perkara besar dalam beberapa tahun terakhir harus dijaga melalui komitmen kuat terhadap integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

“Ke depan Kejaksaan Agung harus terus berbenah. Reformasi kelembagaan harus berjalan seiring dengan keberanian menindak korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar agar institusi ini tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi sekaligus mampu membersihkan dirinya sendiri,” tutur Parta.

Sebagai mitra kerja di parlemen, Komisi III DPR RI, lanjut Parta, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan sekaligus memperketat fungsi pengawasan agar proses reformasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.