DPR Sebut Data jadi Kunci Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan keakuratan data penerima manfaat menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan 29 kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Untuk itu, Dini mendorong Kementerian Sosial terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa dan kelurahan harus semakin diperkuat agar data penerima bantuan selalu mutakhir.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPU Diminta Berbenah, Bawaslu Ungkap 5 Celah Prosedural dalam PDPB Semester I 2026

68 Dhanis Iswara

“Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran, meminimalkan tumpang-tindih, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

Menurut Dini, dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan Presiden, program yang paling mendesak adalah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, hingga penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, lanjut dia, Komisi VIII DPR memprioritaskan pengawasan terhadap seluruh program perlindungan sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial agar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Baca Juga

1 hari  lalu

Soal Besaran Penambahan TKD, DPR: Tunggu Nota Keuangan dan Pengumuman Presiden

68 Dhanis Iswara

“Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran,” kata dia.

Dini menjelaskan Komisi VIII DPR juga membahas secara mendalam usulan anggaran Kementerian Sosial beserta mitra kerjanya untuk memastikan alokasi APBN difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memastikan kecukupan anggaran, ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Ia juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat penyelarasan dan pembaruan data tanpa prosedur birokrasi yang berbelit. Proses verifikasi dan validasi, menurutnya, harus dilakukan secara transparan serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

“Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif,” kata dia.