DPR Desak Tindak Tegas Mafia BBM Bersubsidi yang Manfaatkan Celah Digitalisasi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang menggunakan modus “ambil jatah” sistematis.

Desakan ini muncul menyusul temuan data digitalisasi Pertamina per Maret 2026 yang mengungkap adanya kendaraan melakukan pengisian BBM hingga 82 kali dalam sebulan dengan total volume mencapai 4.992 liter

Baca Juga

4 hari  lalu

Rupiah Melemah Dipicu Memanasnya Tensi Geopolitik di Timur Tengah

88 Azis Arriadh

Modus tersebut dilakukan dengan menjaga volume transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter agar tidak terdeteksi oleh sistem otomatis.

Ratna pun menegaskan bahwa tindakan ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terorganisir yang merampas hak masyarakat kecil.

“Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya modus yang dirancang secara sistematis untuk mengakali aturan. Pelaku seperti ini harus dihukum tegas karena telah menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat,” ujar Ratna Juwita Sari di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Resmikan Lima Bendungan Strategis Senilai Rp9,79 Triliun

106 Dhanis Iswara

Ratna juga menyoroti efektivitas sistem digitalisasi SPBU yang selama ini diandalkan untuk pengawasan distribusi energi. Ia mendesak PT Pertamina dan BPH Migas memberikan penjelasan terkait keterlambatan deteksi pola transaksi janggal tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem baru mengetahui setelah kasus ini terjadi? Apakah memang belum ada mekanisme peringatan dini yang bisa langsung membaca pola pengisian yang tidak wajar? Padahal transaksi dilakukan berulang kali dan memiliki pola yang sama,” tegas legislator PKB itu.

Untuk itu, Ratna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan (logging), tetapi juga instrumen preventif (pencegahan).

Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan sistem dalam memblokir transaksi mencurigakan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi alat pencatatan, tetapi gagal menjadi instrumen pencegahan. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal,” pungkasnya.