DPR Tegaskan Atasin Krisis Dokter Bukan Cuma Soal Jumlah, tapi Pemerataan Distribusi
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani soroti krisis pelayanan kesehatan di Indonesia. Foto: Dok. Fraksi PKS TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa krisis pelayanan kesehatan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan menambah jumlah dokter.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan (nakes) agar akses layanan medis bisa merata di seluruh daerah.
“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata,” kata Netty dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026).
“Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” tambah Netty.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Oleh karena itu, Netty mendesak pemerintah untuk memperkuat perencanaan nakes nasional dengan melakukan pemetaan kebutuhan wajib berbasis data riil di lapangan, mulai dari jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas kesehatan (faskes).
Legislator Fraksi PKS ini juga mengingatkan bahwa penempatan dokter ke daerah tidak bisa hanya bermodalkan surat tugas.
“Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,” katanya.
Selain distribusi tenaga kesehatan, Netty juga menilai pembangunan fasilitas kesehatan perlu dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga investasi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar, sementara di daerah lain justru terjadi penumpukan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Terkait adopsi teknologi, Netty menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor medis. Namun, ia menggarisbawahi bahwa AI harus tetap diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti peran dokter.
“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” tegasnya.
Di sisi lain, Netty menilai meningkatnya usia harapan hidup masyarakat harus diikuti dengan perubahan arah pembiayaan kesehatan yang lebih menekankan upaya promotif dan preventif.
“Ke depan, kita tidak boleh hanya fokus membiayai orang yang sudah sakit. Penguatan layanan kesehatan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola, Netty juga mendorong penguatan audit medis sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Instrumen ini dinilai penting untuk mengevaluasi mutu layanan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi nakes yang bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” pungkasnya.
Oleh karena itu, pembenahan sistem kesehatan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat agar reformasi kesehatan benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pos terkait
Berita Favorit
