DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Terkait Dihentikannya Latsarmil SPPI

TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani, angkat bicara mengenai keputusan dihentikannya latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Langkah evaluasi ini diambil menyusul insiden tragis yang menyebabkan lima orang peserta meninggal dunia setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo Tegaskan Persatuan dan Kerja Sama Elite adalah Kunci Kebangkitan Bangsa

101 Dhanis Iswara

Menyikapi hal itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini telah mengubah format program yang diperuntukkan bagi calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) tersebut menjadi latihan bela negara dan manajerial.

Awalnya Puan menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas gugurnya para peserta tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dan kejadian serupa tidak boleh terulang kembali di masa depan.

“Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

ASN Terima Honor Rp9,5 M, Komisi II Minta Aparat Bergerak

70 Akbar Budi

Puan juga menyambut baik langkah penghentian dan perubahan format program, namun ia mendesak agar evaluasi yang dilakukan benar-benar menyentuh seluruh aspek pelaksanaan.

“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI-Perjuangan itu menyarankan agar pelatihan bagi calon pengelola Kopdes ke depannya lebih menitikberatkan pada aspek substansi manajerial, bukan fisik kemiliteran.

Menurutnya hal ini dinilai lebih relevan dengan output pekerjaan yang diharapkan nantinya. “Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan,” jelas Puan.

Untuk itu, DPR kata Puan, berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memantau hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

“Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu,” pungkasnya.