Safari Politik dan Gelar Adat Jokowi di Lampung Dikritik: Bak Duri dalam Daging bagi Pemerintah

TODAYNEWS.ID – Penyematan gelar adat Lampung “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu (27/6/2026), menuai sorotan tajam.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai momentum pemberian gelar tersebut tidak lepas dari muatan politis dan agenda safari politik Jokowi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Genjot Ekonomi Lokal di Moment Libur Sekolah, Pemerintah Diminta Matangkan Kesiapan Destinasi Wisata

86 Dhanis Iswara

Menurut Efriza, perdebatan mengenai kelayakan Jokowi menerima gelar adat tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, ia memandang penilaian dari pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung, memang cenderung bersifat subjektif.

“Subjektivitas di sini bukan berarti preseden buruk atau tindakan yang salah. Perdebatannya lebih kepada kelayakan Jokowi menerima gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’, serta apa relevansi maupun legacy (warisan) nyata Jokowi terhadap masyarakat Lampung,” ujar Efriza kepada TODAYNEWS, Sabtu (27/6/2026).

Meski begitu, Efriza menambahkan, jika gelar tersebut murni diberikan sebagai simbol terima kasih atas pengabdian Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun dan sebagai upaya pelestarian budaya lokal, maka keputusan tersebut sah-sah saja dan harus dihormati.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Tekankan Masa Orientasi Mahasiswa Baru Harus Bebas dari Praktik Perploncoan

63 Dhanis Iswara

Akan tetapi, Efriza memberikan catatan kritis jika momentum ini dikaitkan dengan langkah politik Jokowi belakangan ini.

Ia menengarai kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan bagian dari safari politik demi membangun citra diri menuju posisi Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekaligus mendongkrak elektabilitas partai tersebut.

“Proses safari politik Jokowi bukan sekadar bertemu elite dan kader atau menyelenggarakan acara PSI. Ada upaya ingin terus membangun citra diri sebagai presiden terbaik yang memiliki legacy terbaik bagi negeri ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Efriza menilai manuver politik yang dilakukan Jokowi pasca-purna tugas ini sangatlah tidak etis terhadap Presiden yang sedang menjabat, Prabowo Subianto.

Menurutnya, sebagai mantan presiden, Jokowi semestinya membiarkan masyarakat menilai kinerjanya secara alami tanpa perlu melakukan mobilisasi simbolik di daerah-daerah

“Kehadiran Jokowi dalam safarinya malah menunjukkan sikap yang tidak etis terhadap Presiden Prabowo. Beliau sudah purna tugas, tidak perlu lagi membangun citra,” kata Efriza.

“Sikap seolah-olah daerah yang didatangi dimobilisasi untuk memberikan simbol citra bagus ini justru keliru. Ini mengganggu sinergi seluruh partai yang sedang berkonsentrasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama Presiden Prabowo,” tambah Efriza.

Lebih jauh, Efriza juga menyoroti dinamika internal di lingkaran politik Jokowi. Ia berpendapat bahwa intensitas Jokowi yang terus muncul ke publik mengindikasikan adanya celah loyalitas terhadap pemerintahan saat ini.

“Jelas tergambarkan Jokowi bukan lagi pendukung pemerintah yang loyal, tetapi Jokowi dan PSI kini bak duri dalam daging bagi pemerintah,” cetusnya.

Dalam analisnya, langkah Jokowi yang terus menonjolkan diri dan memproduksi citra sebagai “presiden merakyat” terjadi akibat posisi politik anak-anaknya yang dinilai masih membutuhkan sokongan figur sang ayah.

“Ini semua terjadi karena Kaesang dan Gibran dinilai masih lemah dalam kepemimpinan, sehingga Jokowi sebagai ayah sekaligus mantan presiden harus terus ditonjolkan dalam upaya pembangunan citra tersebut,” pungkas Efriza.