APBN 2027 Harus Jadi Katalis Investasi, Bukan Sekadar Biayai Belanja

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus bertransformasi menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar untuk membiayai belanja rutin pemerintah.

Menurut Amin, belanja negara pada sektor-sektor strategis wajib memiliki daya ungkit yang kuat untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, mendongkrak produktivitas, serta memperkuat daya saing nasional.

Baca Juga

7 jam  lalu

Prabowo Sebut Guru Besar Miliki Peran Sentral untuk Dorong Kemajuan Bangsa

47 Dhanis Iswara

Amin pun mengapresiasi perubahan paradigma pemerintah yang kini mulai beralih dari sekadar ‘belanja’ menjadi ‘belanja untuk berinvestasi’.

“Namun, perubahan paradigma ini harus disertai dengan tata kelola yang baik dan penajaman prioritas agar benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Amin dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (27/6/2026).

Amin menyoroti desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, di mana APBN mengalokasikan sekitar Rp625 triliun dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp2.178 triliun. Angka ini menurutnya menunjukkan bahwa APBN mulai diposisikan sebagai katalis investasi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Cak Imin Buka Suara soal Dinamika Internal PBNU Jelang Muktamar

90 Akbar Budi

Meski begitu, ia mengingatkan agar banyaknya program prioritas tidak memecah fokus kebijakan. Pemerintah didesak untuk menyusun hierarki prioritas yang jelas.

“Pemerintah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan besarnya efek pengganda (multiplier effect), kemampuan menciptakan lapangan kerja, dan kecepatan dalam menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa keberhasilan APBN tidak boleh lagi diukur hanya dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari hasil nyata (outcome) seperti peningkatan investasi, tumbuhnya industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas, dan berkurangnya kemiskinan.

“Setiap program harus memiliki indikator outcome yang diukur agar efektivitas belanja dapat dievaluasi secara objektif,” kata Amin.

Terkait tingginya porsi pembiayaan non-APBN, Amin mengingatkan bahwa target tersebut hanya dapat tercapai bila pemerintah mampu menghadirkan proyek-proyek yang layak ekonomi serta didukung kepastian hukum, tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, dan jalur investor yang memadai.

Hilirisasi dan Penguatan Ruang Fiskal

Di sektor riil, Amin meminta agar program hilirisasi menjadi fokus utama dalam APBN 2027. Tujuannya adalah untuk mendongkrak nilai tambah industri, memperkuat daya saing manufaktur, dan menaikkan produktivitas tenaga kerja.

Efisiensi belanja negara pun harus diarahkan pada sektor-sektor produktif. Di antaranya adalah ketahanan pangan dan energi, pendidikan vokasi, hilirisasi, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menutup pernyataannya, Amin mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap dinamika global. APBN 2027 dituntut harus tetap adaptif dengan menjaga ruang fiskal yang cukup aman.

“APBN harus menjadi instrumen strategis yang mampu memperkuat sektor produktif, membuka lapangan kerja, dan menjadi mesin pertumbuhan utama menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.