Proyek PLTS Raksasa 100 GW, DPR Ingatkan Jangan Jadikan Kopdes “Kendaraan Administrasi”

TODAYNEWS.ID – Rencana ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan mendapat lampu kuning dari parlemen.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dan terjebak dalam proyek skala raksasa yang berisiko memicu masalah tata kelola hingga potensi korupsi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Rupiah Melemah, Kenaikan Harga Minyak Dunia Jadi Sentimen Utama

72 Azis Arriadh

Legislator Fraksi PKS itu juga menyoroti skema alokasi 80 GW yang rencananya akan dikelola oleh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di seluruh Indonesia.

Menurutnya, menempatkan infrastruktur modern berkapasitas 1 MW lengkap dengan sistem penyimpanan baterai (BESS) sebesar 4 MWh di tingkat desa memerlukan kajian yang jauh lebih matang.

“Kita mendukung energi surya dan penguatan koperasi desa. Tetapi jangan sampai nama koperasi hanya dijadikan kendaraan administrasi bagi proyek yang bernilai sangat besar,” tegas Ateng pada Jumat (26/6/2026).

Baca Juga

9 menit  lalu

Dudung Ungkap 59 Jaringan Narkoba dalam Setahun

7 Azis Arriadh

Dia mengingatkan bahwa keberhasilan satu proyek percontohan tidak otomatis dapat direplikasi secara serentak ke puluhan ribu desa dengan kondisi yang sangat beragam. Mengelola PLTS berbasis teknologi tinggi bukanlah perkara mudah bagi perangkat desa yang belum diperkuat kapasitasnya.

“Koperasi desa harus diperkuat terlebih dahulu sebelum dibebani proyek berteknologi tinggi,” tegasnya.

Ateng juga menuntut transparansi penuh terkait lokasi, nilai investasi, vendor, hingga biaya operasional proyek yang menggunakan dana publik ini. Tanpa keterbukaan, ia khawatir program ini bernasib sama dengan proyek gagal lainnya.

“Tanpa transparansi, proyek energi rakyat berpotensi berubah menjadi proyek elite yang hanya mengatasnamakan rakyat. Kita menolak kebijakan desain yang membuka risiko korupsi, kegagalan proyek, dan beban baru bagi desa,” ujarnya.

Selain kesiapan desa, Ateng mengingatkan pemerintah masih memiliki PR besar yang belum tuntas di sektor hulu, yaitu masalah kelebihan pasokan (oversupply) listrik berbasis fosil dan terikatnya negara dalam kontrak take-or-pay PLTU yang membatasi ruang tumbuh energi terbarukan.

Ia menegaskan, bahwa DPR akan terus mengawal transisi energi agar berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Keberhasilan energi surya Indonesia tidak semata diukur dari besarnya kapasitas gigawatt yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan secara langsung.

“Negara harus hadir sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas yang memastikan manfaat energi bersih dirasakan. Kita mendukung PLTS, kita mendukung koperasi, tetapi kita menolak kebijakan desain yang membuka risiko korupsi, kegagalan proyek, dan beban baru bagi desa,” pungkasnya.