Anggaran BKKBN Minim, Target Penurunan Stunting Terancam Meleset

TODAYNEWS.ID – Keterbatasan anggaran yang dialami Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menuai sorotan tajam dari Parlemen.

Pagu dana yang minim dinilai berpotensi besar mengganjal pencapaian target strategis nasional, mulai dari penurunan angka stunting hingga penguatan ketahanan keluarga.

Baca Juga

16 jam  lalu

Komisi V DPR Sebut Penurunan Potongan Ojol 8 Persen Jadi Angin Segar bagi Driver

60 Dhanis Iswara

Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, dalam Rapat Kerja bersama Kemendukbangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).

Meski mengapresiasi kinerja menteri beserta jajarannya, Ru’yat mengingatkan adanya ketimpangan serius dalam struktur anggaran kementerian saat ini.

Menurutnya, porsi anggaran didominasi oleh belanja pegawai, sehingga ruang gerak fiskal untuk mengeksekusi program penunjang masyarakat menjadi sangat sempit.

Baca Juga

6 hari  lalu

Tumpang Tindih UU Kesehatan dan Putusan MK, Nasib Ribuan Dokter Muda Terbengkalai

96 Dhanis Iswara

“Kami sudah memprediksi bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadapi situasi yang dilematis karena pagu anggarannya sangat kecil. Sebesar 95,3 persen atau Rp3,385 triliun digunakan untuk gaji, sementara sisanya harus menanggung seluruh program Bangga Kencana, kegiatan reguler, dan inovasi,” ujar Ru’yat.

Ia menilai kondisi keuangan yang cekak ini dikhawatirkan bakal menjegal pemenuhan target pembangunan keluarga yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Legislator Fraksi PKS ini membeberkan bahwa laju penurunan stunting saat ini masih terlalu lambat untuk bisa mengejar tenggat waktu lima tahun ke depan.

“Capaian stunting secara target untuk 2029 masih memiliki gap sekitar 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam lima tahun ke depan. Kecepatan penurunan stunting saat ini belum memadai untuk mencapai target tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, Ru’yat mendorong pemerintah memperjuangkan tambahan anggaran yang lebih proporsional antara belanja pegawai dan belanja program agar berbagai target pembangunan keluarga dapat tercapai.

“Kami berharap dalam proses pembahasan anggaran 2027 ini kebutuhan program benar-benar menjadi perhatian. Jika tidak, programnya kecil, pelaksanaannya tidak optimal, dan target-target pembangunan keluarga akan sulit tercapai,” pungkasnya.