Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena. Dok. F-PKB DPR RI TODAYNEWS.ID – Pemerintah didorong untuk memastikan harga pangan dan energi tidak membebankan masyarakat kelas menengah-bawah.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena kepada wartawan, dikutip Selasa (23/6/2026).
Mahdalena berharap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak alami kenaikan. Sebab, kenaikan harga BBM subisidi akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
“Kami berharap harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak naik sehingga potensi kenaikan harga bahan pokok akibat lonjakan biaya logistik darat dan inflasi transportasi bisa ditekan,” katanya.
Ia mengingatkan, bahwa kenaikan harga BBM akan menekan daya beli masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah-bawah.
“Jangan sampai kenaikan harga bahan pokok akan kian memukul pendapatan siap pakai masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, mayoritas kelas menengah Indonesia berada di level bawah atau bottom middle dan rawan menjadi kelompok miskin.
“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kantong-kantong kelas menengah kita sedang mengalami penurunan kelas secara struktural,” katanya.
Oleh karena itu, Komisi VIII mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan perlindungan sosial nasional.
Langkah ini, kata dia, untuk mengantisipasi fenomena penyusutan kelas menengah yang semakin mengkhawatirkan.
“Pemerintah harus hadir memperluas jaring pengaman sosial agar kelompok rentan ini tidak jatuh ke jurang kemiskinan,” pungkasnya.