Target Pangan Komoditas Strategis Naik, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Revitalisasi Infrastruktur

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengapresiasi komitmen pemerintah yang menempatkan pemantauan pangan sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut semakin konkret dengan ditetapkannya target produksi berbagai komoditas strategis. Di antaranya, produksi padi sebesar 55,27 juta ton pada tahun 2027 dan ditargetkan meningkat menjadi 58,05 juta ton pada tahun 2029.

Baca Juga

16 jam  lalu

Mendikdasmen: Revitalisasi 71 Ribu Sekolah Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja Daerah

54 Dhanis Iswara

Lalu, produksi jagung 23,58 juta ton pada tahun 2027 dan ditargetkan 25,89 juta ton pada tahun 2029, serta target produksi daging 5,25 juta ton, telur 8,04 juta ton, dan susu 877,53 ribu ton pada tahun 2027.

“Target-target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujar Slamet pada Sabtu (13/6/2026).

“Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya target produksi, melainkan dari kualitas perencanaan, keinginan pelaksanaan, serta kemampuan sistem pangan kita menghadapi berbagai risiko di masa depan,” tambah Slamet.

Baca Juga

4 hari  lalu

Ombudsman Desak BGN dan Kementerian Imipas Pembenahan Tata Kelola  

76 Akbar Budi

Slamet, yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa setiap program prioritas wajib ditopang oleh perencanaan yang matang dan penganggaran yang efektif.

Menurutnya, indikator kinerja pemerintah harus mampu mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan petani, peternak, nelayan, serta masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan agar investasi besar di sektor pangan ini berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan sekadar mencapai pencapaian produksi jangka pendek.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan pangan saat ini adalah tingginya kerentanan sistem pangan akibat perubahan iklim.

Potensi dampak El Niño pada periode 2026–2027, meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir, alih fungsi lahan pertanian, serta masih adanya ketergantungan impor pada beberapa komoditas seperti daging sapi dan susu harus menjadi perhatian serius pemerintah

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dirasakan petani dan nelayan saat ini. Oleh karena itu, pembangunan sektor pangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim agar target swasembada tidak mudah terganggu oleh bencana maupun gejolak global,” tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Slamet menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan dan revitalisasi infrastruktur pertanian yang fungsinya mulai menurun seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Kita mendukung penuh agenda pelestarian pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang,” papar Slamet.

Ia menilai bahwa program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah jauh lebih cepat, efisien, dan efektif untuk mendongkrak produksi daripada membuka atau mencetak sawah baru yang memakan biaya besar serta waktu lama.

“Dengan demikian, target produksi yang diinginkan dapat benar-benar terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkas Slamet.