Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan HET MinyaKita, DPR: Jangan Bebani Rakyat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Askweni, meminta pemerintah segera mengkaji secara cermat soal wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita agar tidak menambah beban masyarakat.

Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap kebijakan terkait harga harus mempertimbangkan daya beli rakyat.

Baca Juga

12 jam  lalu

Jaga Keberlangsungan Industri Nasional, DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Konkret

51 Dhanis Iswara

Legislator Fraksi PKS itu menegaskan bahwa MinyaKita memiliki posisi strategis karena menjadi komoditas yang hampir selalu digunakan oleh setiap rumah tangga di Indonesia.

“Minyak goreng ini kita tahu ada di setiap rumah. Siapapun kelas ekonomi masyarakat kita, mereka membutuhkan minyak goreng ini. Terlebih ini adalah MinyaKita yang memang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Askweni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia mengingatkan bahwa HET MinyaKita yang saat ini ditetapkan pemerintah sering kali tidak sesuai dengan harga yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pengamat: Kritik Dino Patti Djalal soal Kunjungan LN Prabowo Bukan Serangan Politik, tapi Wujud Kepedulian

117 Dhanis Iswara

Karena itu, setiap rencana penyesuaian harga harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan pengawasan pasar.

“Selama ini harga eceran tertinggi kita Rp15.700, tetapi masyarakat harus mengetahui bahwa harga di lapangan bisa lebih dari itu. Jadi kalau ada kenaikan, harus diperhitungkan dengan matang,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Askweni, apabila memang terdapat kenaikan biaya produksi, distribusi, maupun logistik yang menyebabkan perlunya penyesuaian HET, pemerintah harus memastikan dampaknya tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.

“Kalaupun ada kenaikan biaya produksi, biaya distribusi, biaya logistik, dan sebagainya, kenaikan itu jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai menjadi tambahan beban bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah untuk transparan dalam penetapan harga agar masyarakat memahami alasan kebijakan yang diambil pemerintah.

Ia berharap tidak terjadi lagi kesenjangan antara harga resmi yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang harus dibayar masyarakat di pasar.

Untuk itu, Askweni meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kalaupun terpaksa ada kenaikan, mohon disertai dengan subsidi atau insentif kepada pihak-pihak yang terlibat, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha, agar jangan sampai lagi-lagi masyarakat yang menanggung beban kenaikan ini,” tegas Askweni.

Lebih jauh, Askweni berharap pemerintah mengambil langkah yang bijaksana dan berbasis perhitungan yang matang dalam menentukan kebijakan harga MinyaKita, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Saya betul-betul berharap kepada Kementerian Perdagangan untuk sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan terkait harga Minyakita,” pungkasnya.