Soroti Dugaan Pungli di Kementerian Imipas, DPR: Pejabat Publik Harusnya Bisa Jaga Integritas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang tengah menyita perhatian publik.

Menurut Yanuar, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup rapat celah penyimpangan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Evaluasi Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu

94 Akbar Budi

Ia pun mengaku prihatin atas munculnya kasus yang melibatkan pejabat publik tersebut. Kejadian ini dinilai mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani rakyat.

“Terus terang ini berita yang sangat mengecewakan ya, di mana harapan kita semua pejabat publik bisa menjaga integritas, bisa menjaga kemurnian perjuangan membela rakyat, tentu ini sangat mencederai,” ujar Yanuar dalam keterangan yang diterima, Jumat (5/6/2026).

Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas di DPR RI, Yanuar menegaskan bahwa kasus tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal.

Baca Juga

3 hari  lalu

Revisi UU Pemilu untuk Perkuat Sistem Presidensial dan Pemilu Proprosional

60 Akbar Budi

Menurutnya, masih adanya dugaan pungli menunjukkan bahwa terdapat celah dalam sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik menyimpang.

“Ini harus jadi pelajaran penting terutama bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa ternyata masih ada ruang-ruang gelap, adanya pungli di dalam sebuah proses perizinan dan seterusnya. Ini tentu harus menjadi pelajaran penting,” katanya.

Legislator dari Fraksi PKS itu menekankan bahwa penguatan integritas dan independensi aparatur harus menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi birokrasi.

“Seluruh jajarannya harus menjadikan integritas dan independensi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap seluruh jajaran kementerian dapat melakukan pembenahan secara serius agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Jadi harapan saya ini menjadi pelajaran penting dan jangan terulang lagi. Kita hilangkan ruang-ruang gelap dalam birokrasi yang ini akan menimbulkan potensi terjadinya kecurangan, terjadinya korupsi, pungli,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yanuar juga berharap proses penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara transparan dan menyeluruh sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Mudah-mudahan ini bisa diungkap secara terbuka dan menyeluruh. Itu harapan kami,” pungkasnya.