Pembahasan Revisi UU Pemilu Bikin Suhu Politik Panas?

TODAYNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II hingga kini belum melakukan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Pengamat Politik, Yusak Farchan menilai, Komisi II DPR RI tidak ingin terburu-buru untuk melakukan revisi UU Pemilu.

Baca Juga

1 hari  lalu

Marak Penipuan Badal Haji oleh Oknum WNI, DPR Usul Pembentukan Lembaga Resmi

47 Dhanis Iswara

“DPR terlihat tidak ingin buru-buru membahas revisi UU Pemilu karena berpotensi membuat suhu politik semakin panas,” katanya kepada TODAYNEWS, Rabu (3/6/2026).

Yusak memandang, pembahasan revisi UU Pemilu tanda awal dimulainya pertarungan politik di ranah legislasi. Sementara itu, konsolidasi kekuasaan saat ini masih berjalan.

“Salah satu indikatornya adalah bongkar pasang kabinet yang masih terus berlangsung,” jelasnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Ingatkan Risiko Ekspor Satu Pintu PT DSI, DPR: Potensi Menciptakan Kartel Baru

66 Dhanis Iswara

Artinya, kata Yusak, fase konsolidasi kekuasaan belum sepenuhnya tuntas di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Psikologi inilah yang membuat pembahasan revisi UU Pemilu menjadi maju mundur,” jelasnya.

Yusak mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu sejak dini akan mengganggu stabilitas politik.

“Jika revisi UU pemilu dibahas sekarang, maka potensi munculnya instabilitas politik sangat terbuka,” katanya.

Yusak berujar, pemilu bukan hanya bicara calon presiden-wakil presiden dan partai politik, tetapi juga hak dari masyarakat sebagai pemilih.

Maka dari itu, pembahasannya dilakukan secara hati-hati dan Komisi II tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

“UU pemilu itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang berkepentingan terhadap UU pemilu itu bukan hanya parpol parlemen, tetapi seluruh entitas masyarakat termasuk pemilih,” pungkasnya.