Legislator Sebut Ada Paradoks dalam Serapan Anggaran Kementerian PKP

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, melayangkan kritik keras terhadap pola penyerapan anggaran di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Erna menilai ada “paradoks” besar yang terjadi, di mana biaya administrasi dan manajemen justru terserap jauh lebih cepat ketimbang program-program unggulan yang langsung menyentuh ke rakyat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta PAUD Diperhatikan sebagai Bagian Integral Wajib Belajar 13 Tahun

76 Dhanis Iswara

Hal tersebut ditegaskan Erna usai menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Legislator Fraksi NasDem itu pun mengungkapkan kekecewaannya setelah membedah detail laporan keuangan Kementerian PKP.

“Kalau saya lihat lagi lebih detail, ini kok polanya hampir sama dengan kementerian-kementerian lain ya, artinya apa, saya melihat ada paradoks,” kata Erna kepada wartawan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Gagasan Prabowo-Gibran 2 Periode Ditolak, Jokowi Panik Ingin Keliling Indonesia

91 Dhanis Iswara

Menurutnya, pola realisasi anggaran Kementerian PKP saat ini sangat timpang dan lambat, terutama mengingat waktu yang sudah memasuki akhir bulan Mei.

“Paradoks yang kemudian ini butuh perhatian khusus ya, bahwa anggaran administrasi atau manajemen itu lebih tinggi serapannya sampai 46,25 persen,” ujar Erna.

“Sementara program-program yang unggulan, seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), itu baru PSU-nya cuma 0,31%, kemudian kawasan rumah kumuhnya cuma 0,62%, sanitasinya 0,14%, BSPSnya 9,27%, itu masih kecil banget,” lanjut Erna.

Lebih lanjut, Erna mengatakan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun, Kementerian PKP baru merealisasikan keseluruhan sebesar Rp1,38 triliun atau hanya 13,40%.

“Kalau kita lihat dari anggarannya pagunya itu 10,31T, sementara realisasi anggarannya baru 1,38 triliun, yang baru terrealisasi itu 13,40%, berarti kan sedikit sekali, dan lambat sekali itu,” kata Erna.

Aturan Ruwet Jadi Biang Kerok, DPR Minta Relaksasi

Ketika ditanya mengenai solusi untuk mendongkrak penyerapan anggaran yang berjalan lamban, Erna meminta Kementerian PKP untuk berani mengambil langkah taktis, salah satunya dengan melonggarkan aturan teknis di lapangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, banyak masyarakat miskin yang gagal menerima bantuan hanya karena terjebak birokrasi dan persyaratan yang terlalu rumit.

“Jalan keluarnya, sedikit merelaksasi aturan-aturan teknis terhadap penerima bantuan. Di lapangan banyak ditemukan mereka kesulitan memenuhi persyaratan yang ada,” ungkap Erna.

Erna mengingatkan bahwa program BSPS merupakan tulang punggung (backbone) kinerja Kementerian PKP karena mencakup 83 persen dari total program kementerian. Jika serapan BSPS mandek, maka rapor kinerja kementerian di mata publik pun akan ikut merah.

“Masyarakat itu sangat berharap pada program ini. Kinerja kementerian tidak akan terlihat kalau BSPS-nya masih sedikit sekali,” cetusnya.

Ia juga mendesak Kementerian PKP untuk segera melakukan langkah percepatan dan memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu agar asas manfaat program ini bisa segera dirasakan masyarakat.

“Artinya mereka sekarang harus melakukan percepatan. Jangan sampai terjebak pada fragmentasi data penerima, lalu verifikasinya memakan waktu terlalu lama. Padahal sejatinya program ini bagus banget untuk masyarakat,” pungkasnya.