BRIN Sebut Indonesia Belum Siap Terapkan E-Voting dalam Pemilu: Berisiko Picu Huru-hara

TODAYNEWS.ID – Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, secara tegas menolak usulan penerapan e-voting (pemungutan suara elektronik) dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia.

Menurutnya, infrastruktur dan rekam jejak digital pemilu di Indonesia masih jauh dari kata siap.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Desak Kemendiktisaintek Usut Tuntas Kasus Pemalsuam Riset

64 Akbar Budi

Berkaca pada pengalaman empiris, kata Siti Zuhro, penggunaan sistem digital pemilu sebelumnya, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dinilai masih memiliki banyak celah dan kekacauan.

“Kita belum sampai E-Voting karena empirik kok jelek banget ya. E-Rekap aja, Sirekap kayak gitu.

Situng seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan masih bisa direkayasa,” kata Siti Zuhro kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Dicurigai Jadi Modal Pemilu 2029, Pengamat Minta Pemerintah Jelaskan Alokasi Dana Dapur MBG

71 Dhanis Iswara

Siti Zuhro mengungkapkan bahwa dirinya sempat mempertanyakan aspek keamanan sistem e-voting tersebut dalam sebuah diskusi jika pemilu dan pilkada ke depan diterapkan seperti itu.

Ketika pihak vendor mengakui bahwa sistem tersebut masih memiliki celah untuk dimanipulasi atau diotak-atik, ia pun langsung memberikan peringatan keras.

Menurutnya, memaksakan e-voting di tengah kondisi sistem yang belum matang akan membawa risiko yang sangat besar bagi stabilitas negara.

“Indonesia risk saya bilang itu. Terjadi huru-hara. Waktu saya tanya, ini bisa diotak-atik? Waduh gawat. Ini enggak bisa. Saya tanya betul pada yang membuat itu. Itu contoh,” tegasnya.

“Indonesia risk, saya bilang itu. Akan terjadi huru-hara,” tambahnya menegaskan.

Karena alasan keamanan dan teknis tersebut, Siti Zuhro pun menyatakan tidak memberikan rekomendasi sama sekali untuk penerapan e-voting secara langsung dalam waktu dekat.

Sebagai gantinya, ia menyarankan agar Indonesia mematangkan tahapan demi tahapan digitalisasi pemilu secara bertahap, dimulai dari pembenahan sistem hitung elektronik (e-counting).

“Iya, nggak usah e-voting langsung. E-counting duluan ya. E-counting kalau sudah top, itu baru bisa e-voting, kan gitu,” pungkasnya.