Tekan Biaya Pembangunan, Komisi V DPR Dorong Pemanfaatan Tanah Negara untuk Rumah Subsidi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah aset negara guna membangun rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, penyediaan hunian layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional demi mendongkrak kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Baca Juga

1 hari  lalu

Jemaah Tiba di Mina, Kemenhaj Pastikan Layanan Armuzna Lancar dan Terkendali

52 Akbar Budi

Sudjatmiko menilai, percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat merupakan solusi krusial untuk memangkas angka keluarga yang belum memiliki hunian pribadi.

“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap perumahan yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Legislator Fraksi PKB ini menyayangkan masih banyaknya aset tanah negara yang selama ini tidak produktif. Padahal, optimalisasi lahan milik negara dapat menjadi strategi jitu untuk menekan harga rumah, sekaligus mempercepat penyediaan perumahan rakyat di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Belajar dari Krisis Masa Lalu, Prabowo Berguru pada Tokoh Ekonomi Senior demi Hadapi Gejolak Global

86 Dhanis Iswara

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja yang sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang.

“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka sekitar 9,9 juta rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, terutama kelompok MBR.

Sudjatmiko memandang, tingginya kebutuhan rumah rakyat harus dijawab melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Menurut Sudjatmiko, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan konstruksi industri, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan pendukung UMKM.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR, serta mempercepat penyediaan lahan dan infrastruktur dasar di kawasan perumahan rakyat.

“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Untuk itu, Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Rumah bukan sekedar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.