Blackout Sumatera Bikin Perekonomian UMKM Turun, DPR Minta PLN Siapkan Skema Ganti Rugi untuk Pelanggan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, mendesak pemerintah mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera pada Jumat (22/5) malam hingga Sabtu (23/5).

“Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatra pada Jumat lalu,” kata Nasim, mengutip Rabu (27/5/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kehadiran Prabowo dalam Rapur DPR untuk Menjawab Keraguan Pasar

69 Dhanis Iswara

Akibat pemadaman listrik secara massal itu, perekonomian masyarakat hingga sektor pelayanan publik pun menjadi terganggu.

Terlebih bagi para pelaku UMKM yang sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Berbagai usaha kuliner, fotokopi, pertokoan, hingga industri rumahan menjadikan listrik sebagai sumber energi utama.

Baca Juga

3 hari  lalu

Seskab Teddy Bicara Empat dengan CEO GoTo

66 Akbar Budi

“Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM,” ujar Nasim.

Legislator Fraksi PKB itu mengungkapkan, pada saat listrik padam berjam-jam, pendapatan mereka pun langsung turun drastis karena mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki genset cadangan akibat harga beli dan biaya bahan bakar yang mahal.

“Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Adapun Bareskrim Polri mengungkap pemadaman dipicu putusnya kabel transmisi menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Nasim menegaskan dampak kelalaian infrastruktur ini sangat masif bagi ekonomi rakyat bbawah. Dia pun mengecam belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PT PLN (Persero).

“Masyarakat dipaksa menanggung sendiri seluruh kerugian akibat pemadaman massal,” ucapnya.

Lebih lanjut, PLN kata Nasim, juga perlu segera merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen.

“PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.