x

Kementerian HAM Nilai Penurunan Potongan Tarif Ojol Jadi 8 Persen Perkuat Perlindungan Pekerja

waktu baca 2 menit
Rabu, 20 Mei 2026 11:48 402

TODAYNEWS.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai kebijakan penurunan potongan tarif ojol oleh aplikator transportasi daring menjadi maksimal delapan persen dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja digital, khususnya pengemudi ojek online.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yosef Sampurna Nggarang mengatakan kebijakan tersebut membuka peluang bagi pengemudi untuk menerima porsi pendapatan hingga 92 persen dari tarif perjalanan. Kondisi ini dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekosistem ekonomi digital.

“Penurunan tarif aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan dalam ekonomi digital. Dalam perspektif HAM, kebijakan ini berkaitan langsung dengan hak atas penghidupan yang layak, perlindungan pekerja digital, keadilan ekonomi platform, jaminan sosial serta partisipasi pekerja dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Yosef dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, transformasi ekonomi digital harus berjalan beriringan dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok pekerja rentan yang berada dalam ekosistem platform digital.

Kementerian HAM menilai pengemudi ojol memiliki kontribusi besar terhadap mobilitas masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi digital nasional. Namun, di sisi lain, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendapatan yang belum sepenuhnya layak, perlindungan sosial yang terbatas, hingga posisi tawar yang lemah dalam hubungan kemitraan dengan platform.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan perkembangan teknologi serta model bisnis digital tidak justru menciptakan ketimpangan baru atau praktik yang berpotensi melemahkan martabat manusia.

Selain mendukung kebijakan penurunan tarif aplikator, Kementerian HAM juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi pengemudi. Langkah tersebut mencakup akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga transparansi algoritma serta sistem pembagian pendapatan di platform digital.

Menurut Yosef, kebijakan ekonomi digital yang adil harus dibangun melalui dialog partisipatif yang melibatkan pemerintah, perusahaan platform, dan komunitas pengemudi.

Kementerian HAM menegaskan akan terus mengawal pendekatan berbasis HAM dalam tata kelola ekonomi digital nasional, termasuk di sektor transportasi berbasis aplikasi, agar perkembangan teknologi benar-benar memberikan manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA