Dorong Pertumbuhan Ekonomi Maritim, BNPP Perkuat Perbatasan Laut

TODAYNEWS.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Laut Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan maritim perbatasan.

Forum ini menjadi upaya BNPP RI dalam memutakhirkan metodologi sekaligus mengukur kinerja IPKP sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut sepanjang 2026.

“Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R. Maith dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Maith menegaskan, target penyusunan laporan IPKP 2026 ditetapkan selesai pada Juli 2026 agar hasilnya dapat disampaikan kepada Bappenas pada Agustus 2026. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil IPKP tahun sebelumnya.

Menurut Maith, intervensi kementerian/lembaga (K/L) belum sepenuhnya tercermin dalam hasil penilaian 2025. Karena itu, BNPP RI akan kembali melakukan konfirmasi kepada K/L terkait agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penguatan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut.

Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova, memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 PPKP Perbatasan Laut.

Ia menjelaskan lima program unggulan pariwisata 2026, yakni peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0.

Andar menambahkan, daerah perbatasan memiliki peluang menjalin kerja sama pengembangan SDM melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman. Selain itu, pendaftaran event maupun objek daya tarik wisata juga dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata di kemenpar.go.id.

Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi yang mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan kebutuhan pendidikan vokasional di kawasan perbatasan laut. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi, sementara tingkat pendidikan mereka masih didominasi lulusan SD hingga SMP.

“Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” tuturnya.

Sementara itu, Endah Riawati dari Badan Pusat Statistik memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut melalui publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 PPKP. Ia menjelaskan pendekatan penghitungan PDB/PDRB yang mencakup pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Dalam paparan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN 2025 (c-to-c), tercatat Kabupaten Natuna mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,49 persen, disusul Kepulauan Sangihe 5,67 persen, dan Kepulauan Talaud 5,19 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Bengkalis 2,93 persen, Biak Numfor 3,29 persen, dan Maluku Barat Daya 3,49 persen.

Forum ini juga dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor berbasis data agar IPKP Perbatasan Laut 2026 menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.