Lagi, Ratusan Siswa Keracunan MBG, DPR Minta SPPG di Jaktim Disuspend

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Timur (Jaktim).

Desakan itu muncul setelah 252 siswa diduga mengalami keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma juga mendesak agar mengevaluasi kinerja 3 pekerja yang ditempatkan di dapur MBG tersebut.

Baca Juga

3 hari  lalu

Anggota BPK Haerul Saleh Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Melanda Kediamannya

58 Dhanis Iswara

“BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja. Makanya saya minta 3 SDM dari BGN yang ada di SPPG harus dievaluasi,” tegas Irma dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Seperti diberitakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 252 siswa mengalami gejala keracunan makanan seusai menyantap menu MBG di wilayah Pulogebang, Jakarta Timur.

Dugaan sementara, sumber masalah berasal dari menu pangsit isi tahu yang disebut memiliki rasa masam.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Desak Investigasi dan Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Transportasi Menyusul Kecelakaan Bus ALS di Muratara

43 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Irma pun mempertanyakan fungsi ahli gizi di setiap SPPG, terutama terkait menu pangsit tahu yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan.

“Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” ujar legislator Partai NasDem Dapil Sumatra Selatan II itu.

Pengawasan SPPG di sejumlah daerah mulai membaik setelah BGN melakukan suspend terhadap dapur yang melanggar standar. Karena itu, Irma mendesak agar SPPG di Jakarta Timur juga dihentikan sementara operasionalnya.

“Sebetulnya di daerah-daerah justru sudah mulai membaik, seiring dilakukannya suspend pada SPPG yang nakal juga yang tidak sesuai standard. Yang di Jaktim harus suspend!,” tegasnya.

Selain itu, Irma juga turut menyinggung belum optimalnya kerja sama antara BGN dan BPOM dalam pengawasan keamanan pangan. Ia bahkan menyoroti dugaan praktik jual-beli sertifikat laik higienis.

“Di awal saya sudah bicara ke BGN, kerja sama dengan BPOM sangat penting terkait dengan pangan aman. Infonya sudah MoU tapi ternyata sampai saat ini masih belum terealisasi juga,” tuturnya.

“Demikian pula dengan sertifikasi laik higienis yang ternyata betul dugaan saya, tidak dilakukan cek ke lokasi tetapi hanya jualan sertifikat doang,” tambah Irma menegaskan.