Dedieselisasi Dinilai Jadi Sinyal RI Kurangi Ketergantungan BBM

TODAYNEWS.ID – Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal kuat Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

“Dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” ujar Dwi Wulan di Jakarta, Senin.

Baca Juga

1 minggu  lalu

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Ilegal di Cilacap

86 Azis Arriadh

Selain itu, Dwi menekankan bahwa langkah tersebut seharusnya diikuti dengan penghentian pembangunan pembangkit berbasis fosil lainnya seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Menurut dia, dalam berbagai skema perdagangan internasional, harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed).

Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung mendorong lonjakan harga gas. Di sisi lain, tren kenaikan harga komoditas global membuat ketergantungan pada batu bara turut menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Harga LPG 3 Kg Dijamin Tidak Naik, Menteri ESDM Pastikan Stok Aman

69 Azis Arriadh

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujar Dwi.

Kebijakan dedieselisasi, sebagai bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum penting untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal serta stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus menjadi ancaman selama Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Revisi tersebut mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menambahkan bahwa guncangan ekonomi kerap menjadi pemicu lahirnya reformasi kebijakan.

Dalam konteks ini, krisis energi global dinilai harus menjadi momentum percepatan transisi energi di Indonesia sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang bagi industrialisasi hijau di dalam negeri.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya domestik agar memberikan dampak ekonomi yang optimal.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.