Legislator Desak Pemerintah Hentikan Ekspor Minyak Mentah di Tengah Ancaman Krisis Global

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah berani dalam menghentikan ekspor minyak mentah di tengah ketidakpastian global imbas ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.

Legislator dari Fraksi PKS itu juga mendorong agar pemerintah mempercepat pembangunan modernisasi kilang dalam negeri.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Pastikan Tidak Ada Kendala Penerbangan ke Arab Saudi bagi Jamaah Haji

49 Dhanis Iswara

Sebab menurutnya selama ini Indonesia masih terjebak dalam pola yang tidak efisien, yakni mengekspor minyak mentah berkualitas tinggi, namun mengimpor minyak mentah berkualitas lebih rendah untuk menghasilkan produk BBM dalam jumlah besar.

“Ini paradoks yang harus segera dihentikan. Ketika krisis terjadi, kita justru kehilangan kendali atas pasokan energi sendiri,” tegas Ateng pada Jumat (3/4/2026).

Menurut Ateng, ketergantungan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur kilang, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik ekonomi-politik yang tidak sehat dalam tata niaga migas.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Minta Penghematan Energi Diterapkan di IKN

45 Dhanis Iswara

Ia menyoroti masih adanya indikasi praktik pencarian rente dalam proses impor BBM, meskipun pemerintah sebelumnya telah membubarkan lembaga seperti Petral.

Dalam praktiknya, pola lama dinilai masih berlangsung melalui berbagai mekanisme baru, termasuk manipulasi spesifikasi BBM dalam proses pengadaan.

“Kita tidak boleh menutup mata. Reformasi migas tidak cukup hanya membubarkan lembaga, tetapi harus menyentuh akar masalahnya,” kata Ateng.

Menurutnya, swasembada energi harus diposisikan sebagai kebutuhan strategis nasional, bukan sekadar slogan politik.

“Ketahanan energi adalah bagian dari kedaulatan negara. Jika kita terus bergantung pada pasar global, maka kita akan selalu rentan terhadap krisis,” pungkasnya.

Ateng berharap pemerintah dapat menjadikan situasi global saat ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi kebijakan energi secara menyeluruh demi melindungi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.