Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman dan Perekonomian Tetap Stabil

TODAYNEWS.ID — Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di tengah tekanan global akibat konflik Timur Tengah, sembari menerapkan kebijakan efisiensi seperti work from home (WFH) bagi ASN.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya tahan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat tetap tenang dan produktif.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH, Target Hemat BBM hingga 20 Persen

85 Azis Arriadh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Hal ini menjadi landasan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran disebut berdampak pada rantai pasok global. Meski demikian, Indonesia dinilai masih mampu bertahan dari tekanan tersebut.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu, kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Menhub Minta Masyarakat Maksimalkan Waktu WFA Guna Urai Kepadatan Puncak Arus Balik

65 Dhanis Iswara

Sebagai bagian dari langkah antisipasi, pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas dan konsumsi energi.

Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Pembatasan ini tidak berlaku untuk kendaraan operasional dan kendaraan listrik.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan dengan menekan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen. Sementara itu, perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70 persen.

Pemerintah memperkirakan kebijakan WFH dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Di sisi lain, penghematan konsumsi BBM masyarakat diproyeksikan mencapai Rp59 triliun.

Terkait harga BBM, PT Pertamina (Persero) memastikan tidak ada penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi. Kebijakan ini mengikuti arahan langsung dari pemerintah.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan kebijakan tersebut. “Pertamina siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis energi global,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa prioritas utama Pertamina adalah memastikan ketersediaan energi. Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan rantai pasok agar distribusi berjalan lancar.

Pertamina Patra Niaga sebagai entitas hilir energi turut mengambil langkah strategis. Upaya tersebut mencakup penguatan koordinasi dengan pemasok serta optimalisasi sistem distribusi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga terus mengedepankan keandalan layanan dan kesinambungan distribusi energi nasional.