Habiburokhman: Penyiraman Air Keras kepasa Aktivis KontraS adalah Pengkhianatan

TODAYNEWS.ID — Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menuai kecaman dari DPR RI. Aksi yang diduga melibatkan empat prajurit TNI itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen penegakan HAM.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pemerintah. Ia menilai peristiwa ini bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hak asasi manusia.

Baca Juga

1 hari  lalu

Menhub Pastikan Rekayasa Lalu Lintas Berjalan Efektif saat Arus Mudik Lebaran

49 Dhanis Iswara

“Saya mengatakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerintah, komitmen Pak Prabowo untuk menegakkan HAM,” ujar Habiburokhman di Pelabuhan Merak, Kamis (19/03/2026).

Komisi III DPR RI juga mengaku kesal atas keterlibatan empat prajurit TNI yang bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS). Mereka diduga melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Menurut Habiburokhman, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng institusi. Ia juga menilai peristiwa ini menyakiti pemerintah secara keseluruhan.

Baca Juga

20 jam  lalu

Menhub Tegaskan Penerbangan Internasional Tidak Ditutup

60 Azis Arriadh

DPR mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara profesional. Selain itu, TNI diminta bersikap transparan dalam proses penyelidikan.

Habiburokhman menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan hingga tuntas. Ia meminta semua pihak yang terlibat, termasuk perencana dan pihak yang membantu, dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Sangat sekali menyakiti kami dan kami ingin diusut sampai tuntas, yang merencanakan, yang terlibat, yang ikut membantu, dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan mekanisme penanganan hukum terhadap para pelaku. Proses peradilan akan disesuaikan dengan status masing-masing pihak.

Jika terdapat keterlibatan masyarakat sipil, maka perkara akan diproses di pengadilan negeri. Sementara itu, prajurit TNI akan ditangani melalui mekanisme militer.

“Dituntut kalau yang militer oleh oditur militer, yang sipil oleh JPU disidangkan di peradilan umum,” jelas Habiburokhman.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut aktivis HAM. Selain itu, dugaan keterlibatan aparat negara turut menambah sorotan terhadap proses penegakan hukum.

Desakan untuk transparansi dan akuntabilitas pun terus menguat. DPR berharap proses hukum berjalan adil dan mampu menjawab kepercayaan masyarakat.