Gerindra Tegaskan Evaluasi Tata Kelola MBG Tak Harus Hentikan Programnya

TODAYNEWS.ID – Juru bicara (Jubir) Partai Gerindra, Bahtra Banong, merespons soal kritikan publik yang mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Bahtra, persoalan adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola pelaksanaan MBG tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi VI Desak Kemandirian Farmasi

69 Akbar Budi

Menurut Bahtra, Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi yang sangat tegas kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk segera membenahi segala kekurangan yang ada di lapangan, mulai dari masalah ketepatan sasaran anggaran hingga jangkauan penerima manfaat.

“Kalau ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, atau penerima manfaat yang dinilai belum sesuai, maka yang diperbaiki adalah tata kelolanya dan penyimpangannya, bukan programnya,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahtra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai bahwa program MBG merupakan program sangat baik. Pasalnya, tidak hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi VI Desak Kemandirian Farmasi

69 Akbar Budi

Selain itu, dirinya menyebut program tersebut memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan sekitar 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, kebutuhan bahan baku dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Kalau sayur diambil dari petani kita, telur dan ayam dari peternak lokal, bahkan ikan dari nelayan kita, maka program ini akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Bahtra menegaskan bahwa berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program unggulan pemerintah tersebut.

“Kalau ada anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, ya itu yang diperbaiki. Jangan kemudian programnya yang dihentikan, karena tidak sebanding dengan manfaat besar yang diberikan,” tegasnya.

Ia juga menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan menciptakan kesetaraan bagi seluruh anak Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pelosok desa, agar memperoleh akses pendidikan dan gizi yang sama.

Terkait pengawasan, Bahtra menegaskan seluruh elemen bangsa harus ikut terlibat, mulai dari DPR, masyarakat, mahasiswa hingga aparat penegak hukum.

“Kami berterima kasih kepada semua elemen yang ikut mengawasi program prioritas pemerintah. Pak Prabowo juga membuka ruang seluas-luasnya dan mengajak penegak hukum untuk ikut mengawasi agar program ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Untuk itu, Bahtra berharap pengawasan yang kuat dari berbagai pihak dapat memastikan program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.