KPK Dalami Konstruksi Kasus Dugaan Pemerasan THR di Cilacap

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mendalami terlebih dahulu konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Langkah ini dilakukan sebelum pemanggilan pihak-pihak terkait, termasuk unsur forum koordinasi pimpinan daerah.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Swasta dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

59 Afrizal Ilmi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa fokus awal penyidik adalah memperjelas konstruksi perkara. Pendalaman ini dinilai penting untuk memperkuat proses hukum.

“Kami dalami dulu pokok konstruksi perkaranya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Ia menegaskan bahwa hingga 17 Maret 2026, KPK belum memanggil saksi-saksi dalam kasus tersebut. Hal ini karena penyidik masih mengkaji unsur-unsur perkara secara menyeluruh.

Baca Juga

1 hari  lalu

Eks Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, Gugat Penyitaan Aset oleh KPK

47 Afrizal Ilmi

“Pasca KPK menetapkan tersangka dalam perkara ini, kami belum melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan konstruksi perkara,” katanya.

Kasus ini sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. OTT tersebut dilakukan pada 13 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya. Penyidik juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo.

Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah daerah. Dugaan tersebut berkaitan dengan anggaran tahun 2025-2026.

Dalam perkara ini, Syamsul disebut menargetkan dana sebesar Rp750 juta. Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan.

Sebagian dana direncanakan untuk kebutuhan THR forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap. Nilainya disebut mencapai Rp515 juta.

Sementara itu, sisa dana diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menjadi bagian dari konstruksi perkara yang tengah didalami.

Namun, sebelum OTT dilakukan, jumlah dana yang terkumpul baru mencapai Rp610 juta. KPK kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.