Legislator Usulkan Paket Penghematan BBM dan Perlindungan APBN untuk Hadapi Gejolak Energi Global

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, merekomendasikan paket kebijakan penghematan energi dan perlindungan fiskal guna mencegah dampak guncangan energi global yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurutnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada kuartal pertama 2026 dinilai telah menciptakan tekanan serius terhadap stabilitas rantai pasok energi dunia.

Baca Juga

5 hari  lalu

KA Ekonomi Kerakyatan Jadi Favorit Mudik Lebaran, Tiket Pasarsenen–Lempuyangan Laris Manis

80 Azis Arriadh

Terutama, di saat Iran menggunakan kemampuan militer dan proksinya untuk memblokade jalur pelayaran internasional, termasuk Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.

Ateng menilai, terganggunya Selat Hormuz berpotensi memicu krisis energi global dengan skala yang mengingatkan dunia pada embargo minyak pada dekade 1970-an saat Timur Tengah juga bergejolak.

“Selat Hormuz adalah chokepoint energi dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau hampir seperempat perdagangan minyak global, melewati jalur ini, termasuk hampir 20 persen perdagangan LNG dunia,” ujar Ateng, Senin (16/3/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Menkeu Laporkan Rencana Ambil Alih PNM, Presiden Minta Kajian Mendalam

81 Azis Arriadh

Gangguan pada jalur tersebut berdampak langsung terhadap negara-negara produsen utama di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar yang selama ini sangat bergantung pada jalur ekspor melalui Selat Hormuz.

Sehingga berbagai negara di Asia dan Eropa Timur mulai menerapkan kebijakan darurat untuk menekan konsumsi energi dan menjaga stabilitas pasokan. Beberapa negara menerapkan pembelian BBM untuk mengurangi pembelian panik, seperti yang dilakukan Bangladesh dan Myanmar.

Sementara itu, dilakukan pengurangan transmisi melalui kebijakan kerja empat hari atau kerja jarak jauh, seperti di Filipina dan Pakistan. Ada pula negara yang mengintervensi harga energi melalui skema harga atau harga terlindungi seperti Korea Selatan dan Hongaria.

Di sisi lain, beberapa negara mengambil langkah proteksionis untuk menjaga pasokan domestik seperti Thailand dan China. Sedangkan Vietnam memilih langkah fiskal dengan memotong tarif impor energi, sedangkan G7 mempertimbangkan pelepasan strategi cadangan minyak.

Menurutnya, dampak utama krisis energi global bagi Indonesia akan terasa melalui tiga jalur utama, yakni peningkatan biaya impor energi dan logistik, tekanan terhadap subsidi dan pengadaan energi dalam APBN, serta tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi dalam negeri.

“Jika harga minyak dunia terus melonjak, maka tekanan terhadap APBN akan sangat besar karena pemerintah harus menyerap sebagian shock melalui subsidi dan pengadaan energi,” ujarnya.

Untuk itu, Ateng mengusulkan pendekatan kebijakan moderate demand restraint, yaitu paket penghematan BBM yang lebih terukur dan minim menimbulkan friksi sosial.

“Bisa dimulai dengan penghematan konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan, pengendalian panic buying, kampanye eco-driving, serta pengalihan perjalanan dinas menjadi rapat daring,” katanya.

Dalam usulan tersebut, ia juga mendorong percepatan substitusi energi melalui peningkatan penggunaan bahan bakar nabati seperti program biodiesel dan bioetanol.

“Mandatori biodiesel B40 menuju B50 serta program bioetanol E20 harus dipercepat,” ujarnya.

Selain itu, percepatan konversi kendaraan menuju listrik harus tetap dilanjutkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan Indonesia pada minyak bumi.

Menurutnya, seluruh langkah tersebut perlu dirancang sebagai paket kebijakan yang jelas dengan mekanisme eskalasi berbasis kondisi pasokan energi nasional.

“Jika terjadi gangguan pasokan yang serius, pemerintah dapat menyiapkan langkah lanjutan seperti pembatasan penjualan BBM dalam jeriken atau kuota regional secara sementara,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan energi kepada publik harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

“Kebijakan energi harus dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu ketahanan pasokan, perlindungan fiskal negara, dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sehingga ke depan solusi jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama Komisi XII DPR RI adalah mempercepat transisi menuju energi domestik yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada satu komoditas saja.

“Kita tidak boleh mengendurkan target pengembangan energi terbarukan nasional. Justru krisis energi global ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.