DPR Setujui Terima Hibah Patrol Boat 18 M-Class Senilai 1,9 Miliar Yen dari Pemerintah Jepang ke TNI AL

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, mengatakan bahwa pihaknya menyetujui penerimaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dari luar negeri kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Hal itu disampaikan Dave dalam Laporan Komisi I DPR RI atas Persetujuan Penerimaan Alpahankam dari Luar Negeri saat rapat paripurna ke-14 penutupan masa persidangan III, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Dorong Kemendikti Sanitek Buat Roadmap Beasiswa Nasional Hingga 2029

95 Dhanis Iswara

“Izinkan kami mewakili pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI menyampaikan hasil laporan pembahasan terkait persetujuan hibah tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Dave dalam laporannya.

“Ditegaskan bahwa persetujuan DPR RI merupakan syarat wajib bagi pemerintah dalam menerima hibah atau pinjaman dari pemerintah maupun lembaga asing,” tambah Dave.

Karena itu kata Dave, guna menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI Nomor T/30/PW.11.01/01/2026 tertanggal 20 Januari 2026, maka Komisi I DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan dan Kementerian Keuangan RI untuk menghasilkan keputusan strategis.

Baca Juga

2 hari  lalu

Menag Harap Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Perkuat Persatuan dan Keadilan Sosial

65 Dhanis Iswara

“Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah patrol boat 18 M-class senilai 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) Yen dari Pemerintah Jepang kepada TNI AL melalui skema Official Security Assistance atau OSA sebagaimana diusulkan dalam Surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/2875/M/XI/2025 tertanggal 24 November 2025,” kata Dave.

Demikian paparan laporan Komisi I DPR RI yang disampaikan oleh Dave terkait hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari pihak luar.

“Komisi I DPR RI mengharapkan kiranya rapat paripurna hari ini dapat memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Kemudian Dave pun menyerahkan laporan hasil pembahasan Komisi I DPR kepada Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang.

Selanjutnya Puan menanyakan kepada para peserta sidang yang hadir terkait laporan Komisi I atas penerimaan Alpahankam dari Jepang dapat disetujui. ” Setuju,” jawab peserta sidang kompak yang ditandai dengan ketukan palu oleh Puan.