DPD Dorong DPR Buka Ruang Diskusi Seluas-luasnya dalam Membahas RUU Perampasan Aset

TODAYNEWS.ID – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, menyatakan bahwa pihaknya sejak awal sangat mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah.

“Sejak awal kami mendukung RUU Perampasan Aset sebagai niat baik negara untuk mengatur agar praktik-praktik penyelewengan dan korupsi bisa dicegah dan diberi efek jera melalui Undang-Undang ini,” kata Sultan kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Di Hadapan Para Tokoh, Prabowo Tegaskan Arah Politik Luar Negeri Indonesia

108 Dhanis Iswara

Sultan mengatakan, meski RUU tersebut bukan inisiatif DPD, akan tetapi pihaknya menekan kepada pemerintah dan DPR untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya sebelum membahas RUU Perampasan Aset.

“Karena itu bukan lingkup kewenangan DPD ya, jadi ya memang bukan kami yang buat, deal-nya juga bukan kita. Tapi catatan kita dari awal bahwa ya kita mendukung, mendukung RUU ini tapi dengan catatan-catatan,” ujarnya.

“Kami menekankan kepada pemerintah dan DPR agar membuka ruang diskusi seluas-luasnya, menerima masukan dari akademisi, masyarakat sipil, kampus, dan mahasiswa terhadap RUU ini,” tambahnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Arab Saudi Ubah UU Agar Indonesia Bisa Bangun Kampung Haji

86 Akbar Budi

Menurutnya dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, diyakini bahwa pemberantasan terhadap masalah korupsi di Indonesia akan menjadi lebih maksimal.

Selain itu, DPD juga menekankan agar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memerhatikan hak-hak warga negara terlindungi dengan baik.

“RUU ini harus tegas dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain tetap memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Kita ingin undang-undang yang kuat, efektif, dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Intinya itu,” tegasnya.