Fraksi PKB Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian: Itu Langkah Kemunduran

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, memandang penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian sebagai suatu langkah kemunduran dalam agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Abdullah menyusul munculnya kembali wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu yang tengah digodok oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dasco Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat, Yusak Farchan: Wacananya Sudah Tutup Buku

100 Akbar Budi

Karena itu, PKB kata Abdullah tetap mendukung institusi Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden.

“PKB memandang wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan. Desain saat ini sudah ideal untuk menjamin profesionalisme dan independensi penegakan hukum,” ujar Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Abdullah mengingatkan bahwa posisi Polri saat ini memiliki landasan historis dan konstitusional yang kuat, yakni TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

Baca Juga

4 hari  lalu

Iran: Rezim Zionis Tidak Ingin Ada Negara Kuat di Kawasan

156 Dhanis Iswara

Kebijakan tersebut lahir pada masa pemerintahan Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga merupakan pendiri PKB. Menurutnya, Gus Dur secara berani mendorong pemisahan Polri dari TNI guna menegakkan supremasi sipil.

“Karakter Gus Dur jelas, aparat bersenjata harus kembali ke barak dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Struktur Polri di bawah Presiden adalah langkah ideologis untuk mencegah politisasi kekuasaan bersenjata,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.

Lebih lanjut, Abdullah juga menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut posisi Polri di bawah Presiden sudah ideal secara institusional.

Ia menegaskan bahwa PKB akan menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan pemikiran Gus Dur terkait reformasi keamanan tersebut.

“Bagi kami, ruh dan gagasan Gus Dur tidak boleh diganti atau diubah. Ini adalah produk pemikiran pendiri partai kami. Jika ada pihak yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur namun justru berupaya mengubah tatanan ini, PKB akan berdiri paling depan untuk menolaknya. Kami akan melawan,” pungkasnya.

Wacana reposisi Polri sebelumnya mencuat lewat pernyataan Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutkan adanya perundingan terkait kemungkinan reposisi kelembagaan Polri sebagai bagian dari upaya penguatan sistem ketatanegaraan.