DPRD: Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 Triliun untuk Infrastruktur

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, memastikan rencana pembiayaan alternatif lewat pinjaman yang diajukan Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi syarat.

Hal itu disampaikan setelah pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu. Pinjaman ini rencananya digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.

Baca Juga

2 hari  lalu

Raya Run 2025 Siap Digelar di Surabaya, UMKM Ikut Kebagian Manfaat

8 Pramitha

“Berdasarkan dokumen yang telah diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (21/9) malam.

Toni, sapaan akrabnya, menjelaskan rencana pinjaman ini akan diajukan untuk periode 2026–2027 dengan nilai total Rp3,15 triliun. Rinciannya, pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan Bank Jatim Rp447,8 miliar.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Jasamarga Transjawa Klarifikasi Video Mobil Petugas Putar Balik di Gerbang Tol Waru Utama

13 Pramitha

Menurut politisi Partai Golkar itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Salah satunya proyek Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung 2025, dan diperkirakan akan memunculkan pusat usaha baru sekaligus membuka lapangan kerja.

“Kami optimistis pada 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

DPRD Surabaya, lanjut Toni, berkomitmen mengawal pelaksanaan pinjaman ini agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan. “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Surabaya menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. “Surabaya bersama daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur bisa menjadi jembatan kolaborasi tiga daerah ini,” tambahnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Toni berharap APBD 2026 tetap difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan.

Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian, sejalan dengan upaya menjadikan Surabaya sebagai kota gaming.

“Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu ekonomi kreatif serta meningkatkan kualitas SDM,” pungkasnya.

4 Total Count