Pemprov DKI Dukung Penegakan Hukum Kasus Beras Oplosan PT Food Station, Pastikan Pasokan Pangan Tetap Aman

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum atas kasus dugaan beras oplosan yang menimpa PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi pangan untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, menegaskan Pemprov DKI menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam penyidikan.

Baca Juga

2 hari  lalu

PPKom dan PA Pemkot Semarang Tandatangani Pakta Integritas PBJ

34 Yunita

Ia juga menegaskan bahwa meskipun perusahaan menghadapi kasus hukum, distribusi pangan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan.” ujar Eli di Balai Kota Jakarta dalam laman Siaran Pers DKI Jakarta, Jumat (25/7).

Pemprov DKI memastikan pasokan pangan untuk kebutuhan warga Jakarta tidak akan terganggu akibat kasus ini.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pemprov DKI Cari Mitra Kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

34 Azis Arriadh

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, PT Food Station diminta untuk tetap berproduksi dan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Eli.

PT Food Station pun membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan tidak sesuai standar di pasaran.

“Laporan dapat disampaikan melalui nomor pengaduan 0821-3700-1200 untuk selanjutnya kami tindaklanjuti,” ujar Kadek Reza Pradipta, Sekretaris Perusahaan PT Food Station.

28 Total Count