Dukung Perpres LGBTQ Jadi Ancaman Nonmiliter, Gerindra Dorong Kajian Sanksi Pidana

TODAYNEWS.ID – Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025.

Aturan tersebut diketahui mengategorikan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap kedaulatan negara.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta Perumnas Fokus Benahi Kebijakan dan Budaya Kerja, Bukan Cuma Berharap PMN

80 Dhanis Iswara

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai penerbitan Perpres tersebut sebagai langkah yang lumrah dan tepat. Menurutnya, nilai-nilai dan paham LGBTQ sejak awal memang tidak pernah dikenal maupun diakui di Indonesia.

“Saya pikir itu bagus ya, dan memang di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya. Jadi Presiden menyampaikan secara tegas dan kita harus mendukung,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga menegaskan bahwa, baik Parlemen maupun Partai Gerindra siap mengawal kebijakan tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Terkait Dihentikannya Latsarmil SPPI

73 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Bahtra sependapat dengan sudut pandang Presiden yang melihat fenomena LGBTQ dari kacamata pertahanan negara.

“Apa yang menjadi pernyataan dari Presiden bahwa itu bagian dari ancaman pertahanan kita, jadi kita support pemerintah pusat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Bahtra menilai aturan penegakan hukum dari Perpres ini masih membutuhkan tindak lanjut yang matang.

Oleh karena itu, menurut Bahtra, tidak menutup kemungkinan adanya penerapan sanksi pidana ke depan, asalkan didahului oleh proses kajian yang komprehensif.

“Tentu harus ada kajian lebih jauh lagi ya, lebih mendalam lagi, tetapi yang pasti kan di negara kita kan belum diperbolehkan,” jelas Bahtra.

Menutup pernyataannya, Bahtra menambahkan, perumusan sanksi hukum tersebut harus dirumuskan secara hati-hati oleh para ahli dan pemangku kebijakan terkait.

“Jadi saya pikir harus, kalau misalnya harus ada pidana, pidananya lebih jauh, nanti mungkin ada kajian yang lebih mendalam,” pungkasnya.