Tak Hanya UU Pemilu, Pengamat Minta DPR Juga Segera Revisi UU Partai Politik
Caption: Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)./ Negus Gibran
TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando mendorong Komisi II DPR RI juga turut membahas revisi peraturan Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) pada tahun ini bersamaan dengan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Ferry itu menyebut selain UU Pemilu, pembahasan revisi UU Parpol juga diperlukan dalam rangka untuk memperbaiki permasalahan yang kerap muncul di pelaksanaan kontestasi pemilu yang akan datang.
Menurut Ferry, perlu ada catatan perbaikan yang signifikan terkait keberadaan partai politik sebagai kendaraan setiap individu untuk mengikuti kontestasi pelaksanan Pemilu di Indonesia.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“UU Parpol perlu direvisi mengikuti semangat UU Pemilu,” terang Ferry dalam agenda diskusi bertajuk ‘Isu strategis UU Pemilu, Mendorong Penguatan demokrasi di Indonesia’ yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Senin (2/6/2025).
Di sisi lain, sosok yang menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi itu menilai, saat ini partai politik hanya menjalankan sistem pragmatisme politik yakni hanya mendorong kader dengan mengutamakan akumulasi modal bukan berdasarkan ideologi.
Ferry mengatakan, akibatnya hal itu pelaksanaan pemilu saat ini hanya menunjukan aspek normatif saja dan tidak memandang segi hal substantif keberhasilan dari penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Atas dasar itu, Ferry menegaskan perlu adanya revisi terkait aturan partai politik dalam rangka untuk mengurangi massifnya akumulasi kepentingan serta juga menjamin kader-kader berkualitas yang di usung dalam pencalonan di Pemilu dan Pilkada.
Selain itu Ferry menambahkan gugatan sengketa pemilu yang cukup massif di Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilu tahun lalu harus mendapat perhatian serius bagi pemerintah dan DPR agar segera merevisi UU Pemilu dan UU Parpol tersebut.
“Jadi kelembagaan parpol itu perlu diperkuat terutama dalam rangka mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk diikut sertakan pada pencalonan pemilu dan pilkada,” tandas Ferry. (GIB)
Pos terkait
