Laporan: Afrizal Ilmi
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno. (Dok. Kemenag) TODAYNEWS.ID — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk guru madrasah pada 2027. Kesempatan tersebut terbuka bagi pelamar umum maupun guru yang saat ini telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rencana pembukaan formasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno. Dia menyebut penyiapan kebutuhan guru madrasah telah melalui sinkronisasi data bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas arahan Presiden.
“Alhamdulillah, atas arahan Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027. Khusus di bawah Direktorat Madrasah, ada 61 ribu lebih yang nantinya menjadi formasi PNS,” ungkap Amien Suyitno.
Penyiapan puluhan ribu formasi tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah memperkuat tenaga pendidik di lingkungan madrasah. Selain membuka peluang bagi calon guru baru, kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik yang sudah bekerja untuk mengembangkan karier.
Salah satu poin penting dalam rencana rekrutmen tersebut adalah kesempatan bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS. Kemenag juga membuka peluang yang sama bagi masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Amien menjelaskan, salah satu persyaratan yang disiapkan adalah batas usia maksimal 35 tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelamar umum maupun guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi formasi guru madrasah.
“Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelasnya.
Kesempatan tersebut memberikan alternatif jenjang karier bagi guru yang sebelumnya telah berstatus PPPK. Mereka dapat mencoba mengikuti seleksi PNS tanpa harus langsung melepaskan status kepegawaian yang dimiliki.
Kemenag juga memastikan guru PPPK yang mengikuti seleksi tetapi tidak berhasil lolos tetap dapat mempertahankan statusnya. Dengan ketentuan tersebut, kegagalan dalam seleksi tidak otomatis membuat mereka kehilangan pekerjaan sebagai PPPK.
Selain menyiapkan formasi PNS, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap guru yang masih berstatus paruh waktu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan tenaga pendidik di lingkungan pendidikan madrasah.
Amien mengatakan, pemerintah berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik yang selama ini telah menjalankan tugasnya.
“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” tambahnya.
Rencana pengangkatan tersebut melengkapi kebijakan penyiapan formasi PNS guru madrasah pada 2027. Pemerintah tidak hanya membuka peluang rekrutmen baru, tetapi juga memperhatikan guru yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan madrasah. Guru memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran sekaligus membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik.
Penyiapan lebih dari 61 ribu formasi PNS diharapkan dapat memperkuat kebutuhan tenaga pendidik tersebut. Kesempatan bagi pelamar umum dan guru PPPK juga membuka ruang lebih luas dalam proses pemenuhan kebutuhan guru madrasah.
Melalui rencana tersebut, Kemenag menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai salah satu perhatian dalam pengembangan pendidikan madrasah. Namun, pelaksanaan rekrutmen tetap bergantung pada ketentuan dan proses seleksi yang akan diberlakukan pemerintah.
Editor: Azis Arriadh