Laporan: Afrizal Ilmi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Foto: Dok. Fraksi Gerindra TODAYNEWS.ID — DPR RI membahas mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Regulasi ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Habiburokhman mengatakan, penegakan hukum selama ini belum optimal dalam mengembalikan aset yang berasal dari tindak kejahatan. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Komisi III DPR RI yang disampaikan Habiburokhman.
Salah satu poin penting dalam rancangan tersebut adalah penerapan mekanisme non-conviction based (NCB). Melalui mekanisme ini, perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan di pengadilan.
RUU Perampasan Aset juga mengatur tahapan penanganan aset secara berurutan. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan aset.
Habiburokhman menjelaskan, pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Komisi III DPR RI mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, DPR melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Seluruh proses tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan substansi RUU sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Dari sisi pembahasan, DPR telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Penyelesaian tersebut membuat rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Perubahan juga dilakukan terhadap judul regulasi dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Dalam laporan Panja, Habiburokhman memaparkan empat pilar utama yang menjadi fondasi RUU tersebut. Pilar pertama berkaitan dengan asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Pilar kedua mengatur prosedur perampasan aset secara presisi melalui mekanisme non-conviction based. Pengaturan ini juga mencakup pembagian kewenangan yang jelas dan langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Pilar ketiga menitikberatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan aset. RUU tersebut mengatur pengelolaan seluruh siklus aset melalui badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Sementara itu, pilar keempat mengedepankan restorasi berkeadilan. Melalui prinsip tersebut, aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset juga diperluas. Selain korupsi, rancangan tersebut mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
RUU tersebut juga memasukkan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas. Perluasan ini ditujukan untuk menjangkau aset hasil kejahatan yang menimbulkan kerugian lebih luas.
Meski memberikan ruang perampasan aset tanpa putusan pidana, DPR turut memasukkan sejumlah mekanisme pengawasan. Di antaranya pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset.
Habiburokhman menegaskan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi alat untuk menekan pihak tertentu. Dia mengingatkan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana kepentingan politik maupun pemerasan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Dia menambahkan, pengembalian aset harus mengutamakan kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Dalam laporan akhirnya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, pimpinan DPR, anggota Komisi III, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan. Dia secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses pembahasan RUU tersebut.
Editor: Azis Arriadh