Surabaya Berhasil Tekan Pernikahan Anak, Dispensasi Kawin Turun Drastis di Tahun 2024
Caption: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Pramitha TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota Surabaya mencatat pencapaian besar dalam menurunkan angka pernikahan usia dini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, sepanjang tahun 2024, pengajuan dispensasi kawin (diska) di Kota Pahlawan menurun hingga 61,63 persen.
Data ini dipaparkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam forum daring bersama tim juri PPA Award, Kamis (12/6).
“Penurunan ini merupakan hasil dari intervensi yang sistematis dan menyasar langsung pada area dengan potensi tinggi praktik nikah siri usia anak,” jelas Eri.
Keberhasilan tersebut salah satunya dipicu oleh kerja sama antara Pemkot dan Pengadilan Agama, yang diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pelarangan penerbitan surat keterangan belum menikah (N1) oleh kelurahan untuk calon pengantin yang belum mencapai usia ideal.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
MoU tersebut juga memuat ketentuan tentang kewajiban pemberian nafkah pasca-cerai oleh suami. Jika diabaikan, Pemkot dapat membekukan KTP pelanggar, yang berdampak pada penghentian layanan seperti BPJS dan bantuan sosial lainnya.
“Kami punya sistem digital yang terintegrasi. Data perceraian otomatis tercatat, dan tim kami bisa segera melakukan tindak lanjut. Bahkan, ada opsi untuk pembayaran nafkah dalam jumlah besar di awal sebagai jaminan,” ungkap Eri.
Langkah ini sejalan dengan visi Surabaya menjadi kota global yang ramah anak dan berkelanjutan. Surabaya saat ini juga masuk dalam jejaring kota pendidikan UNESCO dan menjadi kandidat kota layak anak versi UNICEF.
Menurut Eri, pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas utama Pemkot, mengingat dampaknya yang serius, mulai dari stunting, gizi buruk pada bayi, penyakit, hingga perceraian akibat ketidaksiapan mental pengantin usia muda.
Sebagai bentuk dukungan kebijakan, Pemkot telah menetapkan sejumlah regulasi, termasuk Perda dan Perwali. Edukasi terus digencarkan melalui program seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), kegiatan di Balai RW dan Puspaga, agar masyarakat mendapat pemahaman menyeluruh.
“Pendekatan persuasif melalui edukasi jauh lebih efektif daripada sekadar pelarangan,” tegasnya.
Kebijakan ini tertuang dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD 2021–2026, RKPD 2025, dan Renstra, yang menekankan penguatan keluarga, pemenuhan hak anak, serta pengendalian penduduk.
Wali Kota Eri juga menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan. Di Surabaya, Dinas DP3APPKB, Satgas PKBM, dan Fasilitator Puspaga RW menjadi ujung tombak pelaksanaan program hingga tingkat bawah. “Kami ingin memastikan pendekatan ini menyentuh langsung ke warga,” tuturnya.
SDM pendukung seperti konselor keluarga, kader PKK, Karang Taruna, relawan sekolah, serta mitra dari Kemenag, LPA, dan Pengadilan Agama turut memperkuat sinergi lintas sektor. Anak dan keluarga juga dilibatkan aktif sebagai pelopor dan pelapor.
Tak hanya itu, Surabaya juga meluncurkan sejumlah inovasi seperti aplikasi Sayang Keluarga, kelas edukasi pranikah bagi calon pengantin, dan fasilitas Puskesmas Ramah Anak. Pendampingan pranikah juga dilakukan melalui sistem SSW Alfa.
“Seluruh proses kami awasi lewat sistem evaluasi terpadu. Surabaya akan terus berinovasi, tapi keberhasilan hanya mungkin terjadi lewat kolaborasi,” tandas Eri.
Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widyawati menambahkan bahwa edukasi masyarakat juga difokuskan melalui program Kampung Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA), yang mencakup berbagai aspek, seperti Kampung Belajar, Kampung ASI, hingga pemantauan jam malam anak.
“Pendekatan kami berbasis karakter wilayah. Kami ajak tokoh agama agar pesan bisa sampai secara efektif ke masyarakat,” pungkas Ida.
Pos terkait
