Soroti Tren JR ke MK, DPR: Semoga Bukan untuk Cari Popularitas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mengkritik tajam terhadap tren maraknya permohonan Judicial Review (JR) akhir-akhir ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai, banyak pihak tampak lebih sibuk mencari sorotan publik ketimbang membaca secara komprehensif isi undang-undang yang sudah berlaku.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pengamat Nilai Wajar Jika Prabowo Masih Dianggap di Bawah Bayang-Bayang Jokowi

522 Dhanis

“Mungkin sekarang lagi tren Judicial Review. Kalau tidak ada JR, mungkin dianggap kurang keren. Tapi semoga saja itu bukan sekadar untuk mencari popularitas,” kata Firman, pada Sabtu (18/10/2025).

Firman pun mencontohkan, putusan MK atas permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) karena dianggap merugikan hak konstitusional warga negara, pada dasarnya sudah sejalan dengan semangat UU tersebut.

Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup di kawasan hutan bukan hal baru, melainkan sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Komitmen PKS Untuk Ikut Dorong Pembangunan Pro Rakyat di Semarang

359 Yunita

“Tanpa adanya putusan MK pun sebenarnya UU 18/2013 sudah mengatur tentang peran serta masyarakat, termasuk masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari,” tegas Firman.

Ia menjelaskan, dalam ketentuan UU 18/2013, masyarakat memiliki hak-hak yang fundamental dalam pengelolaan hutan.

“Kalau para pihak membaca dengan cermat, tanpa keputusan MK pun sudah jelas bahwa masyarakat diperbolehkan bahkan menebang pohon di hutan untuk kebutuhan hidup atau kegiatan sosial. Itu sudah dilindungi dan diatur dalam undang-undang,” jelas Firman.

Untuk itu, Firman berharap agar setiap upaya hukum yang dilakukan terhadap undang-undang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar sensasi politik atau agenda sempit kelompok tertentu.

“Substansi hukum harus dibaca utuh, tidak sepotong-sepotong. Kita harus jujur pada tujuan utama, yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kelestarian hutan Indonesia,” pungkasnya.