Jakarta – Peran komunikasi digital sangatlah penting dan telah menjadi hal yang semakin penting bagi sektor UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) untuk tetap bersaing di pasar global. Dalam era digital seperti sekarang, konsumen semakin bergantung pada internet untuk membeli produk atau mencari informasi. Oleh karena itu, UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi digital dapat kehilangan kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
Hal ini dilakukan oleh Institut STIAMI dalam program Seminar Nasional dengan tema “Strategi Komunikasi Digital Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan UMKM dan Ekonomi Kreatif” yang dilakukan secara online dan live dichannel Youtube @InstitutStiamiOfficiadi kampus STIAMI daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, Sabtu (29/06).
Seminar ini dilakukan secara offline dan online untuk peserta yang mengikutinya. Sekitar kurang lebih 400 peserta yang mengikuti seminar ini dengan menggunakan zoom (online) dan sekitar 30 peserta yang langsung datang ke Kampus STIAMI Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Seminar nasional ini menghadirkan dari kalangan pemerintah, pengamat dan dosen, antara lain : Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, S.H, M.Si sebagai Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, Herman N Suparman, S.Fil, M.Si sebagai Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Dr. Erik Hermawan, S.Si, M.M sebagai narasumber dari Dosen Pascasarjana Instut Stiami.
Pernah diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) bahwa komunikasi digital akan mendorong pelaku ekonomi kreatif khususnya UMKM untuk dapat terus melakukan inovasi, adaptasi dan kolaborasi dalam menghasilkan produk dan juga pemasaran sehingga dapat memberikan dampak yang luas terhadap kebangkitan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.
“Digital Indonesia menjadi satu peluang dan perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, perkembangan teknologi digital tentu mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif , yang merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan dan daya saing bangsa,” ungkap Sandiaga Uno dalam memberikan Keynote speech dalam seminar, Sabtu (29/06).
Pada tahun 2023, nilai tambah ekonomi kreatif berhasil mencapai Rp, 1,4 T dengan total nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar $ 23,3 M. Sektor ekonomi kreatif diestimasikan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 24,92 juta orang
“Semoga melalui even ini para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, maka memahami implementasi kebijakan fiscal yang diberikan oleh pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bersaing dipasar global,” ujarnya.
Ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Saat ini ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan nilai kontribusi sebesar 7,8 persen.
Saat ini sebanyak 88,8 persen konsumen Indonesia menyatakan lebih dominan menggunakan dan mengonsumsi produk dengan brand dalam negeri.
Kebijakan fiskal dalam komunikasi digital menjadi bagian penting dengan syarat menyajikan data yang rill dan terbuka yang pernah dilontarkan oleh Dr. Ichsanuddin Noorsy, S.H, M.Si sebagai Pengamat Politik Ekonomi Indonesia.
“Perguruan tinggi harus berpihak pada apa yang disebut nurani masyarakat dan untuk kemajuan Masyarakat. Itu berarti Tri Darma perguruan tinggi harus betul-betul dioptimalkan jika ingin kebijakan fiskal dalam komunikasi digital berjalan beriringan dan maju,” ujar Dr. Ichsanuddin Noorsy, S.H, M.Si dalam seminar nasional, Sabtu (29/06).
Komunikasi digital yang mulai sekarang harus benar-benar digalakkan dan dievaluasi secara keseluruhan jika memang ingin mengapai tujuan peningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif.
Di sini juga kedatangan pembicara dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). KPPOD berperan penuh dalam fokus pemantauan pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum, sehingga peran mahasiswa juga sangat diperlukan untuk studi dan advokasi. Sehingga KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi/fiskal dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan demokratis di daerah.
“Yang kita harapkan adalah kampus/universitas untuk bisa terlibat dan aktif dalam seluruh proses tata kelola pembangunan baik itu dilevel nasional maupun daerah. Aktif dalam proses perencanaan, proses penganggaran, proses penyusunan kebijakan dan pelayanan publik,” ungkap Herman N. Suparman, S.Fil., M.Sos, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada waktu selesai seminar.
Kampus merupakan dunia akademik yang harus mensupport kajian-kajian dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Harapan kedepan agar STIAMI itu bisa mensupport pemerintah baik pusat dan daerah dalam kajian terkait dengan perencanaan penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Yang dibutuhkan juga adalah advokasinya terutama persoalan-persoalan yang luput dari perhatian pemerintah dan inilah pentingnya kampus untuk bisa menyuarakan masalah ke pemerintah. Selain itu STIAMI bisa melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan sebagai dasar melakukan advokasi,” ujarnya.
Hasil advokasi bisa dilakukan ke media massa dengan menulis opini atau pernyataan dan terakhir adalah roadshow ke kantor kementrian atau lembaga-lembaga untuk menyampaikan hasil kajian tersebut.
“Kolaborasi KPPOD dengan kampus bisa dilakukan karena KPPOD juga mengalami keterbatasan jaringan dan STIAMI sendiri bisa berkolaborasi dengan kita. Kita bisa melakukan advokasi bersama dan kajian bersama juga,” tegasnya.
Dari salah satu dosen pasca sarjana Institut STIAMI, Dr. Eric Hermawan, S.Si., MM memberikan penjelasan secara ideal mengenai komunikasi digital dan kerjasama yang harus dicapai.
“Jadi idealnya pemerintah harus komunikasikan tentang tujuan dari komukasi digital, yang kedua pemerintah harus berperan aktif untuk mendukung, membantu digital sistem itu milik UMKM dan pemerintah, dengan tidak mudah menjual ke pihak asing. Yang terakhir pemerintah itu harus memperhatikan produk anak bangsa agar tidak dilepas ke pihak asing,” ujar Eric Hermawan.
“Target dari seminar ini adalah memberikan wawasan kepada kawan-kawan mahasiswa s1 maupun s2 untuk mengenal dan mengetahui tentang komunikasi digital secara makro maupun mikro. Jadi acara ini sangat bagus untuk mahasiswa STIAMI untuk belajar diskusi dan membuat seminar interaktif ini sangat baik. Jadi saya mendukung acara ini dan untuk kedepannya supaya bisa lebih besar lagi,” ungkapnya.
Visi dan misi yang menjadi nilai positif di seminar ini memberikan dampak yang bagus untuk kampus STIAMI juga dan didukung oleh direktur Pascasarjana Institut STIAMI.
“Sasaran seminar secara akademik ini merupakan salah satu persyaratan untuk mereka membuat tesis, mereka harus mengikut dua kali seminar sehingga mereka betul-betul mendapatkan wawasan yang cukup ketika terjun di Masyarakat kedepannya,” ujar Dr. Yulianto SE, MM sebagai direktur Pascasarjana Institut STIAMI.
Pernyataan positif juga diungkap oleh Dr. DiaN Wahyudin, S.Sos, M.Si sebagai ketua panitia acara seminar nasional bahwa acara ini sangat luar biasa dan mengacu bukan hanya sukses dalam segi acara. Para peserta baik secara offline maupun online ini saya tekankan bahwa materi yang dibawakan juga sangat bagus dan peserta positif akan materi yang disampaikan di seminar ini.
Seminar ini dibuka oleh Plt. Rektor Institut STIAMI, Dr. Euis Komalawati, S.Sos., M.Si dan Direktur Pascasarjana Institut STIAMI, Dr. Yulianto, SE., M.M, yang mendukung semua program komunikasi digital yang dapat meningkatkan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Acara ini juga di support oleh moderator sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Wulan Furrie Lenggana, M.I.Kom. (sat)