Puan Tegaskan Wacana PT 5 Persen dan Capres Diusung Dua Parpol Belum Resmi

TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen serta usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh dua partai politik masih sebatas pembicaraan informal.

DPR kata Puan, sampai kini masih belum membahas secara resmi terkait kedua wacana tersebut. Menurutnya, pembicaraan antarpartai politik yang berkembang saat ini merupakan bagian dari komunikasi informal sebelum masuk ke proses pembahasan secara resmi di parlemen.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

108 Dhanis

“Pembicaraan bahwa ambang batas PT 5 persen itu kan masih dalam tahap pembicaraan di antara partai politik, belum secara resmi,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Sementara terkait wacana Pilpres yang hanya dapat diusung oleh dua partai politik, Puan menegaskan kalau gagasan tersebut belum menjadi keputusan resmi.

“Juga bahwa nantinya pilpres itu akan diusung oleh dua partai politik, itu juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi IV Soroti Temuan 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu

114 Akbar Budi

Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ktu juga mengatakan bahwa partainya telah diajak berbicara mengenai kedua isu tersebut. Namun, pembicaraan itu belum dilakukan dalam forum resmi DPR.

“Karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR. Jadi, bahwa pembicaraan informal selalu akan dibicarakan bersama partai-partai politik,” ujar Puan.

Namun, saat kembali ditanya wartawan mengenai wacana pasangan capres-cawapres yang diusung dua partai politik, Puan pun kembali menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembicaraan informal.

“Ya, tadi dua partai itu, itu pun masih bersifat informal,” ucap Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Menurut Puan, yang terpenting dalam penyusunan aturan Pemilu 2029 adalah memastikan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

“Yang penting adalah nanti pileg dan pilpresnya itu akan bisa efektif, kemudian efisien, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan kan pemilunya masih 2029,” tutup Puan.