x

PSSI Ungkap 3 Alasan Ambil Alih FFI

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 4 menit
Jumat, 20 Nov 2026 09:00 6

TODAYNEWS.ID — PSSI membeberkan sejumlah persoalan internal yang menjadi alasan pengambilalihan kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Persoalan tersebut meliputi ketidakhadiran Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar selama dua tahun, desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dari mayoritas anggota, hingga polemik pemberhentian Sekretaris Jenderal FFI.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan persoalan tersebut dalam konferensi pers di GBK Arena, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, keputusan PSSI diambil setelah berbagai masalah organisasi berkembang dan komunikasi antara pimpinan kedua federasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1. Ketua Umum FFI Tidak Hadir Selama Dua Tahun

Yunus mengungkapkan, salah satu persoalan utama berkaitan dengan aktivitas Michael Victor Sianipar yang menjalani pendidikan di luar negeri selama dua tahun. Kondisi tersebut membuat Ketua Umum FFI tidak berada di Indonesia untuk menjalankan kepemimpinan organisasi secara langsung.

PSSI mengaku tidak pernah mempermasalahkan keputusan Michael untuk melanjutkan pendidikan. Yunus menegaskan, pihaknya menghormati pilihan pribadi tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk melarangnya.

“Ketika itu terinfo bahwa Ketua Umum ini (Michael Victor Sianipar) kita tahu bersama, 2 tahun melakukan pendidikan di luar negeri,” ujar Yunus.

“PSSI memang telah memberikan kebebasan kepada ketua umum Federasi Futsal untuk silakan melakukan hal itu. Tentu PSSI tidak memiliki hak untuk melarangnya, karena ini hak pribadi dia.”

Namun, ketidakhadiran Michael selama dua tahun kemudian memunculkan keberatan dari sejumlah anggota FFI. Mereka mempertanyakan keberlangsungan kepemimpinan organisasi yang selama periode tersebut dijalankan melalui Wakil Ketua Umum sebagai pelaksana tugas.

Menurut Yunus, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan untuk melakukan pergantian kepemimpinan melalui mekanisme organisasi. Dia bahkan menilai FFI seharusnya menyelenggarakan KLB apabila Ketua Umum memang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu panjang.

“Saya sih secara pribadi, seharusnya itu harus melakukan pergantian kepemimpinan atau Ketua Umum bila rela selama 2 tahun di sana dan ikhlas untuk memberikan jabatan kepada Ketua Umum berikutnya, layaknya harus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa karena berhalangan tetap,” kata Yunus.

2. Desakan KLB dan Pemberhentian Sekjen FFI

Selain persoalan kepemimpinan, PSSI juga menyoroti desakan penyelenggaraan KLB yang disampaikan lebih dari dua pertiga anggota FFI. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan internal yang mendorong PSSI mengambil langkah terhadap federasi futsal.

Yunus juga menyinggung pemberhentian Sekretaris Jenderal FFI yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. Dia menjelaskan, Statuta PSSI mengatur bahwa pemberhentian Sekjen FFI harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum PSSI.

“Pada saat itu terjadi kisruh, ada KLB, ada pemecatan sekretaris jenderal yang memang itu diatur dalam Statuta PSSI harus atas persetujuan Ketua Umum PSSI.”

Polemik pemberhentian Sekjen tersebut menambah persoalan di tengah konflik kepengurusan FFI. PSSI menilai ketentuan dalam statuta seharusnya menjadi acuan agar setiap keputusan organisasi berjalan sesuai aturan.

3. Komunikasi PSSI dan Ketua Umum FFI Terputus

Yunus juga mempersoalkan komunikasi antara Michael Victor Sianipar dan jajaran pimpinan PSSI selama konflik internal berlangsung. Menurutnya, Ketua Umum FFI seharusnya mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan PSSI ketika persoalan organisasi mulai berkembang.

Dia mengaku tidak pernah menerima telepon maupun pesan dari Michael selama konflik tersebut berlangsung. Padahal, hubungan kedua organisasi sebelumnya berjalan baik melalui komunikasi dan dukungan terhadap program futsal sepanjang 2025.

“Maka mengapa dengan keadaan kisruh seperti ini Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia tidak datang ke saya, kalaupun tidak datang kepada ketua umum, untuk berkonsultasi?” ujar Yunus.

Yunus mempertanyakan pihak yang seharusnya mengambil langkah pertama untuk membangun komunikasi. Menurutnya, Ketua Umum FFI semestinya mendatangi PSSI untuk menyampaikan persoalan sekaligus meminta arahan.

“Apakah saya atau ketua umum yang datang ke saudara ketua umum federasi untuk menanyakan hal itu dan atau meminta klarifikasi? Harusnya ketua umum federasi datang ke saya,” ujarnya.

Dia menyebut hubungan PSSI dan FFI sebelumnya tidak mengalami persoalan berarti. Namun, komunikasi tersebut berubah ketika konflik internal mulai berkembang dan tidak ada komunikasi langsung dari Ketua Umum FFI.

“Tetapi ketika ada kisruh seperti ini, ketua umum federasi tidak pernah telepon saya atau chat saya pun tidak selama kisruh itu terjadi. Padahal sebelumnya selalu ada komunikasi yang dilakukan.”

PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI

Persoalan internal FFI juga berkembang setelah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSSI dilaporkan kepada Komite Etik. Yunus mengaku terkejut dengan laporan tersebut di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Dia menyebut PSSI sebenarnya memiliki sejumlah persoalan yang dapat dibawa ke Komite Etik, termasuk pemberhentian Sekjen FFI yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan statuta. Namun, PSSI memilih tidak mengambil langkah tersebut karena khawatir memperpanjang konflik organisasi.

Sebagai tindak lanjut, PSSI memutuskan mengambil alih kepengurusan FFI dengan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Penunjukan tersebut disertai mandat untuk melakukan konsolidasi internal dan mempersiapkan penyelenggaraan KLB.

“Maka PSSI mengambil keputusan, kita memutuskan untuk menunjuk saudari Ibu Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia segera mengkonsolidasikan diri dan melaksanakan Kongres Luar Biasa,” tutur Yunus.

 

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

7 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA