Pidato Kenegaraan Presiden Memacu Motivasi Pemerintahan di Jawa Tengah
TODAYNEWS.ID – Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025, memacu motivasi bagi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan pembangunan.
“Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian Semarang pada Jumat (15/8/2025).
Sumanto mengatakan, salah satu yang menjadi atensi dalam pidato Presiden adalah membuat angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Ini merupakan tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Tapi ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Maka dari itu, diperlukan pendekatan secara komprehensif supaya warga yang masuk kategori. Miskin bisa terentaskan.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” ujarnya.
Setali tiga uang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, kerja-kerja kolaboratif harus digelorakan di Jawa Tengah untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah ini.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team — bersama-sama,” ujar Luthfi.
Menurut dia, indikator kemiskinan yang ada harus dikeroyok oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, termasuk pengusaha.
Indikator yang harus dikerjakan bersama itu antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Program-program yang digulirkan itu harus tepat sasaran.
“Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan),” tuturnya.
Sejauh ini, upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Graduasi miskin ekstrem juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Masyarakat miskin yang diwisuda tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan sudah tidak bergantung dengan bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ucapnya.
Senyampang dengan itu, pihaknya juga melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar banyak terserap lapangan pekerjaan. Pemprov Jateng telah memperbanyak sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Ia berharap, masyarakat yang belajar di BLK segera didistribusikan atau disalurkan ke tempat kerja.
“BLK kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Maka kita koneksikan dengan investasi yang ada di wilayah mereka berada,” jelasnya.
Poin pidato Presiden Prabowo Subianto lain yang juga menjadi atensi Gubernur Ahmad Luthfi adalah terkait swasembada pangan. Jawa Tengah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur pada tahun 2025.
Sehingga, pada 2026 bisa langsung menggenjot terkait swasembada pangan. Kontribusi Jateng untuk stok pangan nasional juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok yang ada di pasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki sejumlah program. Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang menggandeng instansi terkait seperti BUMD dan Bulog.
Dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno.
Pos terkait
