x

Perkuat Legal Standing, Mantan Pimpinan Singung soal Intervensi Kuat ke DKPP

waktu baca 2 menit
Kamis, 8 Mei 2025 13:52 621

TODAYNEWS.ID – Empat Pemohon yang mengajukan uji materiil atau judicial review (JR) terhadap norma kelembagaan DKPP RI sudah melakukan perbaikan Pemohonan sebagaimana saran Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengungkapkan, salah satu poin perbaikan terkait dengan legal standing dari Pemohon.

Pemohon yang perkara ini dua mantan pimpinan DKPP dan dua mantan tenaga ahli (TA) DKPP RI.

“Di legal standing pemohon dari halaman 11 sampai halaman ke 16, itu kami tambahkan terkait yang disarankan yang mulia, bahwa legal standing yang sudah masuk pada posita D di permohonan awal dimasukkan pada legal standing,” jelas Kuasa Hukum Pemohon, Sandi Yudha Pratama Hulu di Ruang Sidang MK, Kamis (8/5/2025).

Adapun poin perbaikan yang dituangkan dalam legal standing yakni terkait dengan pelemahan terhadap kelembagaan DKPP karena di bawah Kemendagri.

“Termasuk intervensi Kementerian Dalam Negeri (soal) pengangkatan sekretaris DKPP, dan juga pemblokiran anggaran, serta tidak terlibatnya DKPP dalam penyusunan UU Pemilu, sudah dimasukkan pula pada legal standing para Pemohon,” ujar Sandi.

Dia menjelaskan soal legal standing dari Pemohon yang mengajukan JR terhadap Pasal 162 dan 163 UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur kelembagaan DKPP.

Adapun Pemohon itu di antaranya, Prof Muhammad dan Dr. Nur Hidiyar selaku mantan pimpinan DKPP. Selain itu, Firdaus dan Ferry Fathurokhman selaku mantan TA DKPP.

“Izin menekankan di halaman 16 bagian D, bahwa terkait legal standing para Pemohon khususnya dalam hal kedudukan para Pemohon sebagai mantan pimpinan lembaga serta mantan tenaga ahli DKPP dalam artian bukan penyelenggara eksisting, para Pemohon berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2024,” pungkasnya.

Tag Terkait

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA