Pemkot Bandung Ajukan Penambahan Anggaran Rp90 Miliar untuk Penanganan Sampah

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp90 miliar untuk penanganan sampah. Saat ini, Pemkot Bandung tengah menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk dimungkinkan adanya pergeseran anggaran.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, tanpa persetujuan tambahan anggaran tersebut, Kota Bandung berpotensi mengalami krisis sampah mulai pertengahan Januari.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Pemkot Bandung Larang Warga Nyalakan Petasan dan Kembang Api

591 Asep Awaludin

“Kalau tidak disetujui, tanggal 12 Januari kita mulai menghadapi krisis sampah. Kalau dibiarkan, bulan April bisa menjadi bencana sampah,” ungkapnya, Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, Pemkot Bandung hanya memiliki waktu sekitar 10 hari hingga dua minggu untuk memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Selain masalah sampah, Farhan juga menjelaskan perbaikan jalan berada dianggarkan sebesar Rp170 miliar. Namun jika digabung dengan pembangunan trotoar, drainase, penerangan jalan umum, hingga penataan kabel bawah tanah, total anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp400 miliar.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Pantau Harga Kebutuhan Pokok, Farhan Pastikan Stok Aman dan Terkendali

462 Asep Awaludin

“Kalau dihitung keseluruhan, itu mendekati 7-10 persen dari anggaran. Target 8 persen akan kami kejar pada perubahan anggaran,” ujarnya.

Perlu diketahui beberapa hari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Bandung tahun 2026. Saat itu Dedi memberikan sejumlah masukan.

Terkait hal itu, menurut Farhan, seluruh hasil evaluasi dan rencana penyesuaian anggaran tetap akan dikomunikasikan dan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

Termasuk juga terkait dana hibah. Farhan menegaskan kebijakan evaluasi bukanlah pengurangan, melainkan penataan ulang. Dana hibah tersebut selama ini mayoritas dialokasikan untuk kesejahteraan guru PAUD, SD, dan SMP swasta, termasuk tenaga non-ASN.

“Pesan Pak Gubernur jelas, bukan dikurangi tapi ditata ulang. Itu yang akan kami lakukan,” katanya. ***