MPR RI Minta Maaf usai Polemik Keputusan Kontroversial Juri saat Cerdas Cermat Empat Pilar

TODAYNEWS.ID — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akhirnya buka suara terkait polemik penilaian kontroversial dalam Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Pimpinan MPR RI menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap dewan juri dan sistem perlombaan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Dorong Kampus Bantu Pemda untuk Selesaikan Masalah Daerah

88 Dhanis Iswara

Sorotan publik sebelumnya muncul setelah video insiden penilaian tersebut viral di media sosial. Dalam tayangan itu, dewan juri dinilai menyalahkan jawaban peserta yang sebenarnya benar dan identik dengan jawaban peserta lain yang justru dinyatakan tepat.

Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan penyesalannya atas polemik yang terjadi dalam kompetisi tersebut. Ia memastikan MPR RI akan menindaklanjuti kejadian tersebut.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo Ajak Negara-negara ASEAN Percepat Jaringan Energi dan Ketahanan Pangan Kawasan

62 Dhanis Iswara

Akbar menegaskan dewan juri seharusnya bersikap objektif dan terbuka terhadap keberatan peserta. Menurut dia, insiden tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan berjalan lebih profesional.

Selain evaluasi terhadap juri, MPR RI juga menyoroti aspek teknis pelaksanaan lomba. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kualitas tata suara dan tidak adanya mekanisme banding bagi peserta.

“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegas Akbar.

Insiden tersebut terjadi saat babak final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Tiga sekolah yang tampil di partai puncak yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Polemik bermula ketika pembawa acara memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertanyaan yang diajukan berbunyi,

“DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menekan bel dan memberikan jawaban. Mereka menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Namun, jawaban tersebut dinyatakan salah oleh ketua dewan juri, Dyastasita WB. Grup C kemudian mendapat pengurangan nilai sebesar lima poin.

Situasi menjadi sorotan ketika pertanyaan yang sama dilempar kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas. Tim tersebut memberikan jawaban serupa, namun kali ini dewan juri menyatakan jawaban benar.

“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.

Peserta dari Grup C kemudian menyampaikan protes karena merasa jawaban mereka identik dengan jawaban Grup B. Mereka meminta klarifikasi kepada dewan juri terkait perbedaan penilaian tersebut.

“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata peserta Grup C.

Dyastasita tetap mempertahankan keputusan juri dengan alasan Grup C tidak menyebutkan frasa “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD. Padahal peserta Grup C terus menegaskan jawaban tersebut telah mereka sebutkan.

“Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujar Dyastasita.

Ketegangan semakin meningkat ketika anggota dewan juri lainnya, Indri Wahyuni, mengambil alih mikrofon. Ia menilai artikulasi peserta menjadi penyebab jawaban tidak terdengar jelas oleh juri.

“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” kata Indri Wahyuni.