x

MK Putuskan Jakarta Masih Menjadi Ibu Kota Negara, Komisi II Ingatkan Kewenangan Pemindahan ke IKN Ada di Presiden

waktu baca 2 menit
Rabu, 13 Mei 2026 19:07 387

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Jakarta yang masih menjadi ibu kota negara harus jadi rujukan final dalam publikasi pemerintahan ke IKN.

Hal itu disampaikan Indrajaya sebagai respons putusan MK 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang dibacakan dalam sidang pleno MK, pada Selasa (12/5/2026).

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai transmisi ibu kota ke Nusantara.

Menurut Indrajaya, putusan tersebut semakin memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

“Putusan MK harus menjadi pegangan final dalam memastikan seluruh kebijakan strategi nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan sekedar kehendak politik. Ini merupakan penegasan bahwa setiap tahapan transmisi ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas,” ujar Indrajaya pada Rabu (13/5/2026).

Ia mengingatkan bahwa transfer ibu kota negara bukan sekedar persoalan pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan juga mencakup legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta kurangnya pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan secara efektif,” tegasnya.

Indrajaya juga menekankan bahwa publikasi Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat undang-undang.

Presiden menurutnya tentu memiliki pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional dalam menerbitkan Keppres transfer ibu kota ke IKN.

“Jika hingga saat ini Keppres belum diterbitkan, artinya masih terdapat sejumlah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang, karena perpindahan ibu kota negara bukanlah perkara sederhana,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA