Menteri PKP Rombak Konsep Bedah Rumah, Warga Kini Dapat Modal Usaha dan Sertifikat

TODAYNEWS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Program Bedah Rumah tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan ikut diperkuat dengan pemberdayaan ekonomi warga melalui sokongan modal usaha dan percepatan sertifikasi tanah.

“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu.

Langkah taktis ini diusung sebagai realisasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan sekaligus perombakan total tiga juta hunian bagi masyarakat.

Arahan tersebut mensyaratkan adanya injeksi pemberdayaan ekonomi dalam setiap pelaksanaan bedah rumah, sehingga setiap keluarga penerima manfaat memperoleh stimulus yang tepat guna.

Dalam agendanya, Maruarar menyempatkan diri menyambangi kediaman warga bernama Ester yang teridentifikasi masuk kategori tak layak huni. Baginya, peninjauan lapangan menjadi parameter mutlak untuk mengukur kondisi riil bangunan beserta latar belakang finansial penghuni agar intervensi negara tepat sasaran.

Fokus pada ketepatan alokasi ini sangat krusial agar aliran dana dan fasilitas dari pemerintah benar-benar mendarat di tangan masyarakat lapis bawah yang terhimpit kondisi hunian serta keterbatasan ekonomi.

Lebih dari sekadar membenahi atap dan dinding, Maruarar menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memfasilitasi urusan legalitas lahan bagi warga yang memenuhi syarat administrasi, yang kemudian disempurnakan dengan suntikan modal usaha.

Pada kesempatan yang sama, sang menteri menaruh perhatian khusus pada optimalisasi peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai motor penggerak roda ekonomi kerakyatan.

Skema pembiayaan yang ramah bagi pelaku usaha mikro juga menjadi sorotan, terutama pemangkasan drastis suku bunga PNM dari angka 22 persen menjadi 8 persen sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden Prabowo.

Penurunan bunga kredit ini diharapkan menjadi oase bagi masyarakat kecil dalam mengakses permodalan yang jauh lebih terjangkau, sekaligus mendongkrak taraf kesejahteraan mereka secara berkesinambungan.

Secara akumulatif, data internal Kementerian PKP merekam tren positif dengan torehan 1,79 juta unit rumah yang berhasil dibangun dan direnovasi dalam kurun waktu Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026.

“Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul saat memaparkan rapor kinerja kementeriannya di Jakarta, Selasa (20/10).

Rincian dari angka fantastis tersebut mencakup pendirian 1.103.918 unit hunian baru, berdampingan dengan proyek renovasi yang menyentuh 686.163 unit rumah di berbagai wilayah.

“Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan,” katanya menutup pemaparan mengenai sinergi lintassektor dalam merealisasikan hunian layak bagi rakyat.